PEMBAHARUAN HUKUM SENGKETA PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020)

HENDI , GUSTA RIANDA (2023) PEMBAHARUAN HUKUM SENGKETA PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (88Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1228Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1181Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan menemukan pembaharuan hukum dalam model penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala daerah. Metode penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul. Sehingga dengan demikian pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan yang didapatkan adalah pertama, Bawaslu Provinsi Lampung membatalkan pasangan calon nomor urut 3 dan ditindaklanjuti oleh KPU Kota Bandar Lampung dengan Keputusan Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/1/2021 karena terbukti melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, namun Mahkamah Agung membatalkannya melalui putusan nomor: 1 P/PAP/2021. Apabila Mahkamah Agung tidak membatalkan keputusan KPU, akan terjadi kendala untuk menetapkan pemenang atau dilakukan pemungutan suara ulang dalam pilkada Kota Bandar Lampung, karena tidak ada norma dalam Undang-Undang Pilkada yang mengaturnya. Kedua Pembaharuan hukum model penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dilakukan dengan mengubah Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang substansi atau normanya memuat dua pilihan yaitu pertama dengan mereduksi kewenangan Bawaslu dalam memutus setiap sengketa proses pada tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, sehingga Bawaslu dapat lebih fokus dalam hal pengawasan dalam pemilihan kepala daerah, ketika ada sengketa yang terjadi di dalamnya maka menjadi kewenangan dari PTUN. Kedua, dengan memperkuat struktur kelembagaan Bawaslu yang menjadikannya sebagai lembaga tunggal dalam memutus setiap sengketa proses yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah dengan catatan beberapa aspek harus diperbaiki mulai dari kewenangan secara atributif oleh undang-undang dan rekrutmen anggota memiliki latar belakang kepemiluan serta peningkatan kapasitas keilmuan dibidang peradilan bagi anggota Bawaslu. Kata Kunci: Sengketa Proses, Pemilihan Kepala Daerah, dan Pembaharuan Hukum. The purpose of this study is to analyze and find legal reforms in the regional head election process dispute resolution model. The research method used is descriptive analysis, namely describing or giving an overview of the object under study through the data that has been collected. So that the approach used in this study is a statutory approach, case approach, and conceptual approach. The results of the discussion obtained are First, The Lampung Province Election Supervisory Agency canceled the candidate pair number 3 and was followed up by the Bandar Lampung General Election Commission with Decision Number 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/1/2021 because they were proven to have committed a structured, systematic and massive violation, but the Court Agung canceled it through decision number: 1 P/PAP/2021. If the Supreme Court does not annul the Bandar Lampung General Election Commission decision, there will be problems in determining the winner or a re-voting in the Bandar Lampung regional election, because there is no norm in the Regional Head Elections Law that regulates it. Second The legal renewal of the regional head election dispute resolution model is carried out by changing the Regional Head Election Law whose substance or norms contain two options, namely Firstby reducing the authority of Election Supervisory Agency in deciding any process disputes at the stage of implementing regional head elections, so that Bawaslu can focus more on supervision in regional head elections, when there is a dispute that occurs in it then it becomes the authority of the Administrative Court. Second, by strengthening the Election Supervisory Agency institutional structure which makes it the sole institution in deciding any process disputes that occur in regional head elections with a note that several aspects must be improved starting from attributive authority by law and recruitment of members with electoral backgrounds as well as increased scientific capacity in the field of justice for Election Supervisory Agency Members. Keywords: Dispute Process, Election of Regional Heads, and Legal Reform.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2301179688 . Digilib
Date Deposited:	24 Aug 2023 08:04
Terakhir diubah:	24 Aug 2023 08:04
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/75302

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir