TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Metro Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Met)

Desinta , Rahmadhini (2023) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Metro Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Met). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (140Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1379Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1325Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perwalian terhadap anak di bawah umur merupakan suatu bentuk pengawasan terhadap pribadi dan harta kekayaan anak yang belum mencapai usia dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua guna memberikan perlindungan hukum bagi anak. Umumnya, suatu perwalian terhadap anak dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan sesuai dengan syarat perwalian menurut peraturan perundang-undangan dan prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan. Apabila permohonan dinilai beralasan maka hakim dapat mengabulkan dengan menerbitkan suatu Penetapan Perwalian yang dapat menimbulkan akibat hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian hukum ini akan mengkaji tentang permohonan perwalian anak yang sudah diputus melalui Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Met. Menurut Penetapan Pengadilan tersebut, diketahui bahwa Pemohon mengajukan suatu perwalian terhadap cucunya yang masih dibawah umur ke Pengadilan Negeri dengan alasan adanya kepentingan dari anak yang harus terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut, maka yang dapat menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini ialah tentang bagaimana pelaksanaan permohonan penetapan terhadap perwalian anak di bawah umur dan bagaimana akibat hukum yang timbul dari adanya penetapan perwalian anak dibawah umur terutama dikaitkan dengan Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Met tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui studi lapangan dengan sistem wawancara dengan narasumber pada instansi Pengadilan Negeri Metro dan data sekunder didapat melalui studi kepustakaan terhadap beberapa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum lainnya yang dapat menunjang dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukan bahwa perwalian terhadap anak dibawah umur dapat dilaksanakan dengan mengajukan permohonan perwalian anak oleh pemohon kepada Pengadilan. Pemohon yang mengajukan perwalian harus memenuhi syarat-syarat perwalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, dalam hal pelaksanaan permohonan penetapan terhadap perwalian anak melalui pengadilan harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan yaitu melalui tahapan pendaftaran perkara dan tahapan persidangan. Adapun permohonan perwalian yang dikabulkan melalui penetapan perwalian umumnya akan menimbulkan akibat hukum berupa beralihnya tanggung jawab pengasuhan anak dari orang tua kepada wali yang telah ditujuk oleh pengadilan. Hal ini juga sesuai dengan akibat hukum dari Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Met bahwa juga terjadi pengalihan tanggung jawab pengasuhan anak dari orang tua kepada wali serta penetapan ini berakibat pada terpenuhinya hak dan kepentingan anak terutama secara administratif. Kata Kunci : Permohonan, Perwalian Anak, Penetapan Pengadilan Guardianship of minors is a form of supervision over the personal assets of children who have not yet reached the age of majority and are not under the authority of their parents to provide legal protection for children. Generally, a child's guardianship can be carried out by submitting a guardianship application to the Court per the guardianship requirements according to statutory regulations and predetermined implementation procedures. If the application is considered reasonable, the judge may grant it by issuing a Guardianship Determination, which may result in legal consequences. In this regard, this legal research will examine child guardianship applications that have been terminated through Decree No. 189/Pdt.P/2022/PN Met. According to the Court's decision, it is known that the Petitioner submitted a guardianship of his grandson who is still underage to the District Court on the grounds that there is an interest in the child that must be fulfilled. Based on this case, the main problem of this research are how to implement the application for determination of guardianship of minors and what are the legal consequences arising from the establishment of guardianship of minors, especially related to the Determination Number 189/Pdt.P/2022 /PN Met. The method used in this research is normative and empirical legal research methods. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data were obtained through field studies using an interview system with informants at the Metro District Court. Secondary data was obtained through library research on several primary legal materials, secondary legal materials, and other legal materials that could support the writing of this scientific work. The results and discussion in this study show that guardianship of minors can be implemented by submitting an application for custody of the child by the applicant to the Court. Applicants applying for guardianship must meet the requirements for possession following statutory regulations. Then, implementing the application for determining child guardianship through the Court must follow established procedures, namely through the case registration and trial stages. The application for guardianship that is granted through establishing a guardianship will have legal consequences in the form of the transfer of childcare responsibilities from the parents to a guardian appointed by the Court. This action is also under the legal implications of Decree Number 189/Pdt.P/2022/PN Met that childcare responsibilities are transferred from parents to guardians. This stipulation results in the fulfillment of the rights and interests of children administratively. Keywords: Petition, Child Guardianship, Court Determination

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2301883080 . Digilib
Date Deposited:	28 Aug 2023 06:56
Terakhir diubah:	28 Aug 2023 06:56
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/75351

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir