PERAN JAKSA DALAM PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA MELALUI IMPLEMENTASI SANKSI DENDA PADA TINDAK PIDANA ROKOK TANPA PITA CUKAI (Studi Pada Putusan Nomor: 492/PID.SUS/2021/PN TJK)

DIMAS, RIZKY HIDAYAT (2023) PERAN JAKSA DALAM PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA MELALUI IMPLEMENTASI SANKSI DENDA PADA TINDAK PIDANA ROKOK TANPA PITA CUKAI (Studi Pada Putusan Nomor: 492/PID.SUS/2021/PN TJK). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG .

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (129Kb) | Preview
	File PDF DIMAS RIZKY HIDAYAT FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1668Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF DIMAS RIZKY HIDAYAT FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1578Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Untuk tahun 2021, cukai rokok mengalami kenaikan rata-rata sebesar 12,5%. Maka membuat banyak oknum yang berusaha menghindar untuk membayar cukai rokok yang mengakibatkan timbulnya penjualan rokok ilegal. Penulis mengkaji Bagaimanakah peran jaksa dalam pemulihan keuangan negara melalui implementasi sanksi denda pada tindak pidana rokok tanpa pita cukai. (Studi Pada Putusan Nomor: 492/PID.SUS/2021/PN TJK) Tulisan ini menggunakan metode penulisan hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dengan narasumber Jaksa pada Kejaksaan Tinggi dan Jaksa yang menangani kasus pada putusan Nomor : 492/PID.SUS/2021/PN TJK dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengambil kesimpulan bahwa jaksa memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana dalam pengembalian kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana rokok tanpa pita cukai, Penerapan sanksi denda yang dilakukan oleh jaksa terhadap kasus tindak pidana rokok tanpa pita cukai dirasa mampu dalam mengembalikan kerugian keuangan negara, namun penerapan sanksi denda dalam praktiknya sendiri memiliki kendala terhadap kesanggupan para pelaku tindak pidana dalam membayar pidana denda. Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Cukai, Pidana Denda. ABSTRACT Excise is a state levy imposed on certain goods which have the nature and characteristics as stipulated in Law Number 39 of 2007 concerning Excise. For 2021, cigarette excise will increase by an average of 12.5%. So it makes many people try to avoid paying cigarette excise which results in the sale of illegal cigarettes. The author examines the role of the prosecutor in recovering state finances through the implementation of fines for cigarette crimes without excise bands. (Study on Decision Number: 492/PID.SUS/2021/PN TJK) This paper uses the method of writing normative juridical and empirical juridical law. The source of the data used in this study is primary data with prosecutors at the High Court and prosecutors handling cases in decision number: 492/PID.SUS/2021/PN TJK and secondary data. Based on the results of the study, the authors conclude that prosecutors have a very important role in enforcing criminal law in recovering state financial losses in cases of cigarette crimes without excise bands. restore state financial losses, but the application of fines in practice itself has constraints on the ability of the perpetrators of criminal acts to pay fines. Keywords: Criminal Law Enforcement, Excise Crime, Criminal Fines.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2301535932 . Digilib
Date Deposited:	30 Aug 2023 08:36
Terakhir diubah:	30 Aug 2023 08:36
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/75389

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir