Alamsyah Agung Saputra, 1322011007 (2015) ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENERIMAAN CPNS (Studi Putusan Nomor: 137/Pid/2013/PT.TK). Masters thesis, Universitas Lampung.
|
File PDF
ABSTRACT.pdf Download (98Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (7Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DALAM.pdf Download (19Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DEPAN.pdf Download (33Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (9Kb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR MENGESAHKAN.pdf Download (4Mb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR MENYETUJUI.pdf Download (4Mb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (2608Kb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR PERSEMBAHAN.pdf Download (14Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MOTO.pdf Download (100Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (13Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SAN WACANA.pdf Download (5Mb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (127Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (243Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
BAB III.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (161Kb) |
|
|
File PDF
BAB IV.pdf Download (9Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (12Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRAK Pegawai Negeri Sipil (PNS) seharusnya menjadi panutan dan contoh bagi masyarakat dalam kapasitasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, namun pada kenyataannya terdapat PNS yang melakukan tindak pidana penipuan. Permasalahan penelitian adalah: (1) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penerimaan CPNS? (2) Bagaimanakah pemidanaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penerimaan CPNS? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pertimbangan hukum hakim terhadap PNS yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penerimaan CPNS terdiri dari hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada korban dan meresahkan masyarakat. Hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya, bersedia mengganti kerugian korban dan sopan dalam persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 137/Pid/2013/PT.TK, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lasmidar Binti Wahab dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara. (2) Pemidanaan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penerimaan CPNS dilaksanakan dalam kerangka sistem peradilan pidana, yaitu penyidikan oleh Kepolisian setelah menerima laporan dari korban dan tindakan penyidikan disusun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dakwaan terhadap PNS sebagai pelaku tindak pidana penipuan dilakukan Kejaksaan dan dituangkan dalam surat dakwaan dengan tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Selanjutnya dilaksanakan proses pengadilan oleh majelis hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap PNS yang melakukan penipuan dengan modus penerimaan CPNS. Saran penelitian ini adalah: (1) Aparat penegak hukum (kepolisian, jaksa dan hakim) hendaknya meningkatkan kinerja dalam penanganan tindak pidana penipuan oleh PNS dengan penyidikan, pendakwaan dan penjatuhan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk memberikan efek jera kepada para pelaku. (2) Masyarakat hendaknya meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap kemungkinan adanya oknum PNS yang menjanjikan bahwa seseorang akan dapat diterima sebagai PNS dalam proses penerimaan CPNS. Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, PNS, Penipuan ABSTRACT Civil Servants is supposed to be a role model and figure for people in his capacity as state and public servants, but in reality there are civil servants who commit the crime of fraud. The research problem is: (1) How is Judge’s legal considerations toward civil servants that do fraud crime with civil servant recruitment mode? (2) What is the punishment toward civil servants that do fraud crime with civil servant recruitment mode? This research uses normative juridical and juridical empirical approach. Data collected by literature and field studies. The data were analyzed qualitatively. The results showed: (1) Judge’s legal considerations toward civil servants that do fraud crime with civil servant recruitment mode consists of aggravating circumstances that defendant caused financial losses to the victim and disturbing the public. Mitigating factors is the defendant admit and regret for his actions, willing to compensate victims and courteous in the trial. Based on these considerations, the Judge in Case No. 137/Pid /2013/PT.TK, convict the defendant Lasmidar Binti Wahab with imprisonment for 1 (one) year imprisonment. (2) Punishment of the civil servants who commit criminal fraud with ID receiving mode implemented within the framework of the criminal justice system, the investigation by the police after receiving reports of victims and investigation measures are arranged in a dossier , the charges against civil servants as criminals fraud carried Attorney and forth in the indictment with a lawsuit in accordance with Article 378 of the Criminal Code. Further court proceedings conducted by the judges to impose imprisonment for civil servants who commit fraud with civil servant recruitment mode. Suggestion of this research are: (1) law enforcement authorities (police, prosecutors and judges) should improve performance in handling criminal fraud by civil servants with the investigation, prosecution and punishment in accordance with applicable law, to give deterrent effect to the perpetrators. (2) The public should increase alertness and caution against the possibility of unscrupulous civil servants who promised that someone would be accepted as a civil servant in the admissions process of civil servant recruitment. Keywords: Legal Considerations, Civil Servant, Fraud.
| Jenis Karya Akhir: | Tesis (Masters) |
|---|---|
| Subyek: | > > Hukum Pidana |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Magister Hukum S2 |
| Pengguna Deposit: | 8570793 . Digilib |
| Date Deposited: | 10 Mar 2015 02:30 |
| Terakhir diubah: | 10 Mar 2015 02:30 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/7545 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
