Subhan Gunawan, 1322011040 (2015) ANALISIS PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PELACAKAN ASET (ASSET TRACING) PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENEGAKAN HUKUM. Other thesis, Universitas Lampung.
|
File PDF
ABSTRACT.pdf Download (6Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (9Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DALAM.pdf Download (32Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DEPAN.pdf Download (28Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (10Kb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR MENGESAHKAN.pdf Download (4089Kb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR MENYETUJUI.pdf Download (4004Kb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (2807Kb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR PERSEMBAHAN.pdf Download (6Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MOTO.pdf Download (50Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (48Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SAN WACANA.pdf Download (5Mb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (135Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (280Kb) | Preview |
|
File PDF
BAB III.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (178Kb) |
||
|
File PDF
BAB IV.pdf Download (13Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (134Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRAK Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Upaya yang dilakukan Intelijen Kejaksaan adalah pelacakan asset (asset tracing) terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran Intelijen Kejaksaan dalam pelacakan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum? (2) Mengapa terjadi hambatan pelaksanaan peran Intelijen Kejaksaan dalam pelacakan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Jaksa Fungsional pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukadana. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan: (1) Peran Intelijen Kejaksaan dalam pelacakan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukadana dalam pelacakan aset milik tersangka Drs. Hi. Haryono, MM. Bin Mujiono di wilayah Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Timur termasuk dalam peran normatif karena didasarkan pada norma atau peraturan yang berlaku. Intelijen Kejaksaan melakukan kegiatan intelijen berupa pengumpulan bahan dan keterangan serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri dalam Laporan Operasi Intelijen Yustisial. (2) Hambatan dalam peran Intelijen Kejaksaan dalam pelacakan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum adalah faktor penegak hukum yaitu kurangnya jumlah personil dan belum optimalnya pelaksanaan aset sesuai dengan operasional prosedur serta dan faktor sarana dan prasarana yaitu belum tersedianya program jaringan komputer. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Perlu diberlakukan Standar Operasional Prosedur yang baku dalam pelacakan asset pelaku tindak pidana korupsi (2) Perlu direalisasikan sarana dan prasarana berbasis teknologi komunikasi dan informasi dalam pelacakan asset pelaku tindak pidana korupsi. Kata Kunci: Peran, Intelijen Kejaksaan, Pelacakan Aset ABSTRACT Attorney has the duty and authority to investigate certain criminal offenses under the legislation, one of which is corruption. Efforts are made Intelligence Attorney is asset tracing against perpetrators of corruption in law enforcement. The problem of this research are: (1) What is the role of intelligence attorney role in asset tracing of corruption criminal in law enforcement? (2) Why the barriers to the implementation of intelligence attorney role in asset tracing of corruption criminal in law enforcement? This study uses normative juridical and juridical empirical approach. The data procedures literature study and field studies. Informants of this study are as follows Special Crimes Section Chief, Section Chief and the Attorney General Crime Intelligence Section Functional State Attorney Sukadana. The data were analyzed qualitatively. Based on the results of research and discussion, it can be concluded: (1) The role of intelligence attorney role in asset tracing of corruption criminal in law enforcement carried out by the Intelligence Section of the State Attorney Sukadana in asset tracking of a suspect Drs. Hi. Haryono, MM. Bin Mujiono in the city of Bandar Lampung and East Lampung District included in the normative role because it is based on norms or regulations. Attorney intelligence intelligence activities such as collecting materials and information and report the results to the Chief State Prosecutor in Judicial Intelligence Operations Report. (2) Barriers in the role of intelligence attorney role in asset tracing of corruption criminal in law enforcement are the lack of law enforcement personnel and assets not optimal implementation in accordance with the procedures and operational and infrastructure factors, namely the unavailability of computer networking programs. Suggestions in this study were: (1) Standard Operating Procedures should be put in place standard in asset tracking perpetrators of corruption (2) It should be realized infrastructure based communication and information technology in asset tracking perpetrators of corruption. Keywords: Role, Attorney Intelligence, Asset Tracking
Jenis Karya Akhir: | Tesis (Other) |
---|---|
Subyek: | |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Magister Hukum S2 |
Pengguna Deposit: | 7378814 . Digilib |
Date Deposited: | 11 Jan 2016 04:59 |
Terakhir diubah: | 11 Jan 2016 04:59 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/7613 |
Actions (login required)
Lihat Karya Akhir |