PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM PELAKSANAAN NORMALISASI SUNGAI DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Kamila , Insani (2022) PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM PELAKSANAAN NORMALISASI SUNGAI DI KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (Kamila Insani) - kamila insani.pdf Download (15Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL (Kamila Insani) - kamila insani.pdf Restricted to Hanya staf Download (2473Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN (Kamila Insani) - kamila insani.pdf Download (2476Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya menciptakan sungai yang bersih melalui pengendalian sistem banjir, melaksanakan Pasal 29 dan 31 PERDA Kota Bandar Lampung no 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yaitu salah satu cara dalam pengendalian sistem banjir adalah normalisasi sungai. Dalam hal ini Pemerintah bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung sebagai unsur penyelenggara. Pelaksanaan normalisasi sungai ini sangat penting karena dianggap sebagai metode yang efektif dalam rangka pembenahan sungai sebagai bentuk pengendalian sistem banjir di Kota Bandar Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran dinas pekerjaan umum dalam pelaksanaan normalisasi sungai di Kota Bandar Lampung? (2) Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dinas pekerjaan umum dalam pelaksanaan normalisasi sungai di Kota Bandar Lampung? Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan hukum secara normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Peran Dinas Pekerjaan Umum dalam Pelaksanaan Normalisasi Sungai di Kota Bandar Lampung adalah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan normalisasi sungai, melaksanakan kegiatan konstruksi dan non konstruksi, Melakukan pemberdayaan masyarakat, menyiapkan sistem operasi dan pemeliharaan, memfasilitasi penerapan sistem SMK3, Memfasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta mengedukasi masyarakat terkait kebersihan sungai dan urgensi banjir. (2) Faktor-Faktor Penghambat Dinas Pekerjaan Umum dalam Pelaksanaan Normalisasi Sungai di Kota Bandar Lampung antara lain Keterbatasan anggaran yang didistribusikan oleh APBD, fasilitas sarana dan prasarana terkait kegiatan konstruksi dan non konstruksi kurang memadai, akses menuju sungai cukup sulit untuk dijangkau, Kesadaran masyarakat yang rendah, Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai tenaga konstruksi pembenahan sungai. Kata Kunci: Peran, Dinas PUPR, Normalisasi Sungai, Banjir The Bandar Lampung City Government in an effort to create a clean river through controlling the flood system, implements Article 29 and 31 of the Bandar Lampung City Regional Regulation No. 10 of 2011 concerning Regional Spatial Planning, namely one way to control the flood system is river normalization. In this case, the Government cooperates with the Public Works Department of Bandar Lampung City as the organizing element. The implementation of river normalization is very important because it is considered an effective method in order to improve the river as a flood control system in Bandar Lampung City. The problems in this study are: (1) What is the role of the public works department in carrying out river normalization in Bandar Lampung City? (2) What are the factors that hinder the public works service in implementing river normalization in Bandar Lampung City? The problem approach is carried out with a normative and empirical legal approach. Data collection is done by field studies and literature studies. The data analysis used is descriptive qualitative analysis. The results of this study indicate: (1) The role of the Public Works Department in the Implementation of River Normalization in Bandar Lampung City is to prepare a plan for implementing river normalization activities, carry out construction and non-construction activities, carry out community empowerment, prepare operating and maintenance systems, facilitate the implementation of the SMK3 system. Facilitating the procurement of goods and services, as well as educating the community regarding river cleanliness and the urgency of flooding. (2) Inhibiting factors of the Public Works Department in the Implementation of River Normalization in Bandar Lampung City, among others, the limited budget distributed by the Regional Budget, inadequate construction and non-construction facilities and infrastructure, access to the river is quite difficult to reach, poor public awareness low, Lack of Human Resources (LHR) in the form of construction workers repairing rivers. Keywords: Role, PUPR Service, River Normalization, Flood

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited:	09 Oct 2023 04:01
Terakhir diubah:	09 Oct 2023 04:01
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/76231

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir