TOMMY , PERDANA PUTRA (2023) PENERAPAN PRINSIP PROFESIONAL DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI YANG TERJADI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (Studi atas Pemilihan Walikota di Kota Bandar Lampung Tahun 2020). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (826Kb) | Preview |
|
File PDF
TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1453Kb) | Minta salinan |
||
|
File PDF
TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1121Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi proses penyelenggaraan pemilu idealnya dapat melaksanakan tugasnya secara professional. Akan tetapi pada Pemilihan Walikota di Kota Bandar Lampung Tahun 2020 diduga Bawaslu Provinsi Lampung tidak profesional. Penelitian ini membahas implikasi tindakan penyelenggara pemilu yang tidak didasarkan pada prinsip profesional dan penerapan prinsip profesional dalam penanganan pelanggaran administrasi yang terjadi secara TSM. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi tindakan penyelenggara pemilu yang tidak didasarkan pada prinsip profesional adalah dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi etis maupun sanksi pidana sesuai kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Saksi etis dijatuhkan oleh DKPP melalui sidang etis, sedangkan sanksi pidana dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan melalui peradilan umum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Penerapan prinsip profesional penyelenggara pemilu dalam penanganan pelanggaran secara TSM telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung atas Pemilihan Walikota di Kota Bandar Lampung Tahun 2020 yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Profesionalisme diterapkan dalam proses persidangan dan proses pembuktian yang dilaksanakan secara berintegritas, tidak memiliki kepentingan atau tendensi apapun selain melaksanakan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saran dalam penelitian ini adalah Bawaslu Provinsi Lampung hendaknya secara konsisten terus menerapkan prinsip profesional dalam penyelenggaraan pemilu. Penguatan integritas Bawaslu hendaknya dioptimalkan secara bertahap dan berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis di bidang penanganan pelanggaran secara TSM. Kata Kunci: Prinsip Profesional, Pelanggaran TSM, Bawaslu. Bawaslu as an institution that oversees the process of holding elections should ideally be able to carry out their duties professionally, however during The Mayor Election in Bandar Lampung City Year 2020, it was suspected that the Lampung Province Bawaslu was not professional. This study discusses the implications of the actions of election organizers who are not based on professional principles and professional principles are applied in handling administrative violations that occur in TSM. This research is a normative research with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. Data collection is done by literature study and field study. Data analysis was carried out qualitatively. The results of this study indicate that the implication of the actions of election organizers that are not based on professional principles is that they can be subject to sanctions, either in the form of ethical sanctions or criminal sanctions according to mistakes committed by election organizers. Ethical witnesses were imposed by the DKPP through an ethical trial, while criminal sanctions were imposed by court judges through general courts in accordance with criminal acts committed by election organizers. The application of the professional principles of election organizers in handling violations in the TSM manner has been carried out by the Lampung Province Bawaslu for the 2020 Mayor Election in Bandar Lampung City which was carried out in accordance with statutory provisions. Professionalism is applied in the trial process and the evidentiary process which is carried out with integrity, does not have any interest or tendency other than exercising authority in accordance with statutory regulations. The suggestion in this study is that the Lampung Province Bawaslu should consistently apply professional principles in the holding of elections. Strengthening the integrity of Bawaslu should be optimized gradually and continuously through education and training as well as technical guidance in the field of handling violations in a systematic and massive structure. Keywords: Professional Principles, TSM Violations, Bawaslu
Jenis Karya Akhir: | Tesis (Masters) |
---|---|
Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Magister Hukum S2 |
Pengguna Deposit: | 2308041983 . Digilib |
Date Deposited: | 16 Oct 2023 07:37 |
Terakhir diubah: | 16 Oct 2023 07:37 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/76497 |
Actions (login required)
Lihat Karya Akhir |