PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI NOTARIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Zulfikar, Mahmud (2023) PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI NOTARIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (778Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FUL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2088Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FUL TAMPA BAB PEMBAHSAN.pdf Download (2090Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris (Permen No.9/2017) mengatur Prinsip mengenali pengguna jasa diciptakan untuk mengurangi bahkan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Peraturan Menteri diterapkan dalam jabatan Notaris dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP No.61/2021) yang menyatakan Notaris sebagai salah satu pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Meningkatnya angka TPPU serta rentannya TPPU yang melibatkan jasa notaris (gatekeeper) dalam upaya menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal menjadi penyebab diterapkannya Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, namun dalam upaya penerapannya khususnya di kota Bandar Lampung masih banyak notaris yang belum menerapkan PMPJ ini karena dirasa penerapan prinsip ini menambah beban tugas notaris sekaligus peraturan PMPJ ini berada dibawah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN No.2/2014). Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris di kota Bandar Lampung dan Apa yang menjadi hambatan dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi notaris di kota Bandar Lampung? Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan kualitatif. Data dan sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,sekunder, tersier. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi dokumen. Metode pengolahan melalui pemeriksaan data, verifikasi data, klasifikasi data, dan sistemasasi data. Analisis data mengunakan analisis kualitatif Hasil penelitian dan pembahasan antara lain: (1) Penerapan PMPJ bagi Notaris di Kota Bandar Lampung sudah berjalan sesuai dengan amanah Permen No.9/2017 yang merupakan peraturan turunan dari UU No.8 Tahun 2010 tetapi dalam penerapan prinsip tersebut belum diterapkan oleh seluruh notaris di kota Bandar Lampung, (2) Terdapat dua faktor hambatan yang dialami oleh notaris (1) faktor internal dan (2) faktor eksternal. Kata kunci : Pencucian Uang, PMPJ, Notaris Ministerial Regulation Number 9 of 2017 concerning Principles of Recognizing Service Users for Notaries (Permen No.9/2017) regulates that the Principle of Recognizing Service Users was created to reduce or even eradicate money laundering crimes in Indonesia. The Ministerial Regulation is applied in the position of Notary in order to implement Government Regulation Number 61 of 2021 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes (PP No.61/2021) which states Notaries as one of the reporters in Money Laundering Crimes (TPPU). The increasing number of TPPU and the vulnerability of TPPU involving the services of notaries (gatekeepers) in an effort to hide the origin of assets originating from predicate crimes is the cause of the implementation of the Principle of Recognizing Service Users, however, in efforts to implement it, especially in the city of Bandar Lampung, there are still many notaries who have not implemented PMPJ This is because it is felt that the application of this principle increases the burden of the notary's duties and at the same time the PMPJ regulations are under Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notaries (UUJN No.2/2014). The problem in this research is how to apply the Principles of Recognizing Service Users for Notaries in the city of Bandar Lampung and what are the obstacles in implementing the Principles of Recognizing Service Users for notaries in the city of Bandar Lampung? This type of research in this thesis uses empirical legal research with descriptive research type. The problem approach uses a qualitative approach. Data and data sources use secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Methods of data collection by literature study and document study. Processing methods through data checking, data verification, data classification, and data systemization. Data analysis used qualitative analysis The results of the research and discussion include: (1) The application of PMPJ for Notaries in the City of Bandar Lampung has been running in accordance with the mandate of Permen No.9/2017 which is a derivative regulation from Law No.8 of 2010 but the application of this principle has not been implemented by all notaries in the city of Bandar Lampung, (2) There are two obstacle factors experienced by notaries (1) internal factors and (2) external factors. Keywords: Money Laundering, PMPJ, Notary

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308899335 . Digilib
Date Deposited:	07 Nov 2023 07:46
Terakhir diubah:	07 Nov 2023 07:46
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/76834

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir