FLEKSIBILITAS DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (STUDI KASUS RSUD HM. RYACUDU KOTABUMI LAMPUNG UTARA)

Eurofanya, Meghawanda (2023) FLEKSIBILITAS DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (STUDI KASUS RSUD HM. RYACUDU KOTABUMI LAMPUNG UTARA). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (15Kb) | Preview
	File PDF Tesis Eurofanya Meghawanda 2022011046 FIX.pdf Restricted to Hanya staf Download (1952Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF Tesis Eurofanya Meghawanda 2022011046 Tanpa Pembahasan.pdf Download (1671Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Ratio logis pengecualian pengaturan pengadaan barang atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah ditujukan untuk tercapainya percepatan pelayanan kepada masyarakat yang tidak boleh terhenti. Hal tersebut merupakan akibat dari fleksibilitas pengelolaan keuangan pada BLUD, sehingga berpengaruh pada pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh BLUD. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dikaji berdasarkan pada hukum yang tertulis seperti peraturan perundang-undangan, teori-teori dan doktrin ilmu hukum yang relevan dengan tema penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Pengadaan Barang dan Jasa di RSUD HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara sebagai BLUD dan untuk menganalisis bentuk fleksibilitas Pengadaan Barang dan Jasa di RSUD HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Penelitian ini menghasilkan salah satu aspek fleksibilitas yaitu kemampuan BLUD untuk mengelola pendapatannya secara langsung untuk membiayai kebutuhan Badan Layanan Umum. Bentuk fleksibilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa di RSUD HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara meliputi jenjang nilai, metode pemilihan, pelaku pengadaan dan kedudukan pelaku pengadaan. Fleksibilitas ini diharapkan akan menjadikan pengadaan barang/ jasa di RSUD HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara yang menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa menjadi lebih bermutu, lebih murah, dengan proses sederhana, cepat dan mudah menyesuaikan kebutuhan. Apabila pengadaan barang/ jasa pada BLUD menggunakan skema pengelolaan keuangan negara pada umumnya yang harus melalui serangkaian tahapan yang panjang, maka bisa jadi pelayanan masyarakat akan terganggu. Selain itu, pengecualian tersebut juga ditujukan untuk menegaskan bahwa pengadaan barang atau jasa pada BLUD tidak tunduk pada ketentuan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Kata Kunci: Badan Layanan Umum Daerah, Fleksibilitas, Pengadaan Barang Dan Jasa

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 348 Undang-undang, hukum, regulasi dan kasus
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2308074786 . Digilib
Date Deposited:	20 Dec 2023 06:43
Terakhir diubah:	20 Dec 2023 06:43
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/77734

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir