GITA, ARJA PRATAMA (2023) ANALISIS PELAKSANAAN PENYITAAN DAN EKSEKUSI ASET TERPIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF (anyone)
ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (358Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF (Registered staff only)
TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (5Mb) | Minta salinan |
|
|
File PDF (Anyone)
TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3375Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Penyitaan dan Eksekusi aset hasil Tipikor telah menempati posisi penting dalam pemberantasan Tipikor, maka keberhasilan pemberantasan Tipikor tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan pemidanaan saja, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi. Bahwa untuk mengetahui penyitaan dan eksekusi barang sitaan berupa aset tidak bergerak hasil tindak pidana korupsi, maka diperlukan upaya Kejaksaan dalam melakukan penyitaan dan eksekusi barang sitaan berupa aset benda bergerak maupun tidak bergerak hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya dalam pengembalian kerugian negara. Permasalahan yang akan dikaji yaitu terkait dengan pelaksanaan penyitaan dan eksekusi aset dalam pengembalian kerugian keuangan negara dan faktor penghambat untuk melaksanakan penyitaan dan eksekusi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif serta data lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyitaan dan eksekusi aset dalam rangka pemulihan keuangan negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan Kejaksaan dan peraturan lainnya. Upaya jaksa dalam melaksanakan penyitaan dan eksekusi aset, dalam artian bahwa perampasan adalah tindakan paksa yang dilakukan oleh negara untuk memisahkan hak atas aset berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan penyitaan aset para pelaku korupsi merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah larinya harta kekayaan. Kedua hal tersebut dilakukan dengan mekanisme pelaksanaan yang berbeda namun keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kendala dalam upaya melaksanakan penyitaan dan eksekusi aset hasil tindak pidana korupsi oleh jaksa yaitu sulit untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang telah dikuasai oleh pelaku tindak pidana. Kesulitan yang ditemui dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana sangat banyak, seperti kurangnya instrumen dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana. Sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset tindak pidana pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan, selain itu menjadi sebabnya adalah belum adanya kerja sama internasional yang memadai, dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap. Saran perlu ada pembaharuan di dalam UU PTPK terkait ketentuan hukum mengenai upaya penyitaan dan pengembalian aset saat terkait tata cara dan lembaga konsen melaksanakan perampasan aset, sehingga lebih efektif dalam penanganan kasus pengembalian dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Perlunya perlengkapan sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya melakukan penelusuran aset benda tidak bergerak milik para koruptor, dan perlu adanya komitmen dan keseriusan pemerintah menjalin komunikasi dengan negara lain sehubungan apabila ada aset benda tidak bergerak milik koruptor yang berada di luar negeri dapat diakses secara mudah dan sederhana. Kata Kunci: Pelaksanaan, Penyitaan dan Eksekusi Aset, Tipikor, Keuangan Negara The confiscation and execution of assets resulting from Corruption has occupied an important position in the eradication of Corruption, so the success of eradicating Corruption is not only measured by the success of sentencing, but also determined by the level of success in returning state assets that have been corrupted. That in order to find out the confiscation and execution of confiscated assets in the form of immovable assets resulting from criminal acts of corruption, it is necessary for the Attorney's Office to confiscate and execute confiscated assets in the form of movable and immovable assets resulting from criminal acts of corruption as an effort to recover state losses. The problems to be studied are related to the implementation of asset confiscation and execution in recovering state financial losses and the inhibiting factors for carrying out confiscation and execution. The research method used in this thesis research consists of research specifications, data sources, data collection techniques and data analysis. The type of research used is normative legal research, namely legal research that uses secondary data sources with an emphasis on theoretical and qualitative analysis. The results of this study indicate that the implementation of asset confiscation and execution in the framework of recovering state finances is carried out based on statutory provisions, Attorney General's regulations and other regulations. Prosecutors' efforts to carry out confiscation and execution of assets, in the sense that confiscation is a coercive measure taken by the state to separate rights to assets based on a court decision, while the confiscation of assets of corruptors is an anticipatory measure aimed at saving or preventing the flight of assets. Both of these are carried out with different implementation mechanisms but are related to one another. Obstacles in efforts to carry out confiscation and execution of assets resulting from criminal acts of corruption by prosecutors are that it is difficult to confiscate assets resulting from criminal acts that have been controlled by perpetrators of criminal acts. There are many difficulties encountered in the attempt to confiscate the proceeds of crime, such as the lack of instruments in the attempt to confiscate the proceeds of crime. The existing systems and mechanisms regarding confiscation of criminal assets are currently not able to support law enforcement efforts that are just, besides that the reason is the absence of adequate international cooperation, and a lack of understanding of the mechanism for confiscation of proceeds of criminal acts by law enforcement officials who have permanent legal force. Suggestions that there needs to be an update in the PTPK Law regarding legal provisions regarding efforts to confiscate and return assets when it comes to procedures and institutions concerned with carrying out asset confiscation, so that it is more effective in handling cases of return and confiscation of assets resulting from corruption. It is necessary to complete sophisticated facilities and infrastructure in an effort to trace immovable assets belonging to corruptors, and there is a need for the government's commitment and seriousness to establish communication with other countries in connection if there are immovable assets belonging to corruptors who are abroad can be accessed easily and simply . Keywords: Execution, Confiscation and Execution of Assets, Corruption, State Finances
| Jenis Karya Akhir: | Tesis (Masters) |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Magister Hukum S2 |
| Pengguna Deposit: | 2308857394 . Digilib |
| Date Deposited: | 22 Dec 2023 01:31 |
| Terakhir diubah: | 22 Dec 2023 01:31 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/77865 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
