PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIAWI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Dari Aspek Keadilan)

Muhammad , Arif Wahyu Saputra (2023) PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIAWI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Dari Aspek Keadilan). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (50Kb) | Preview
	File PDF Tesis Full M. Arif Wahyu Saputra.pdf Restricted to Hanya staf Download (1704Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF Tesis Full TANPA BAB PEMBAHASAN M. Arif Wahyu Saputra.pdf Download (1488Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kekhawatiran negara terhadap kondisi meningkatnya kekerasan seksual pada anak, membuat negara mengeluarkan kebijakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak sebagai pidana tambahan. Permasalahan yang menjadi obyek kajian tesis ini adalah bagaimanakah penerapan sanksi kebiri kimiawi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Apakah terdapat aspek keadilan dari penerapan sanksi kebiri terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian tesis ini dihasilkan dari penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, asas hukum serta doktrin-doktrin hukum. Data dalam penelitian ini menggunakan data hukum primer, sekunder dan tersier. Cara yang digunakan untuk mendapatkan bahan hukum dalam tesis ini yaitu dengan melakukan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang kemudian dituangkan secara dedukatif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan sanksi kebiri kimiawi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan tata cara pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 dengan cara memasangkan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku. Pemberatan sanksi dengan pemasangan alat tersebut dinilai paling baik dan memberikan efek jera pada pelaku dengan tujuan agar pergerakan pelakunya bisa diketahui setelah selesai menjalankan pidananya. Aspek keadilan dari keadilan korban sebagai bentuk hukuman pembalasan terhadap pelaku tindakan kekerasaan seksual sedangkan aspek keadilan terhadap pelaku yaitu dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM) dengan adanya hukuman yang terlalu berat dan tidak rasional bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Saran dari penulis yaitu dengan pemerintah meninjau kembali pemberian hukuman tambahan berupa kebiri kimia karena kebijakan tersebut tidaklah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan tidak memenuhinya aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaku. Kata Kunci : Kebiri Kimiawi, Kekerasan Seksual, Anak The state's concern about the increasing condition of sexual violence against children has led the state to issue a policy of chemical castration for perpetrators of sexual violence against children as an additional crime. The problem that is the object of this thesis study is how to apply chemical castration sanctions to perpetrators of criminal acts of sexual violence against children. Is there a justice aspect in applying castration sanctions to perpetrators of criminal acts of sexual violence against children. This thesis research was produced from normative research using a statutory approach, legal principles and legal doctrines. The data in this research uses primary, secondary and tertiary legal data. The method used to obtain legal material in this thesis is by conducting literature studies and field studies. This research data analysis was carried out qualitatively which was then presented deductively. The results of this research are that the implementation of chemical castration sanctions in Indonesia is regulated in Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection and the procedures for implementation are regulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 70 of 2020 by installing electronic detection, rehabilitation and announcement of the identity of the perpetrator. Increasing sanctions by installing this device is considered the best and provides a deterrent effect on the perpetrator with the aim that the perpetrator's movements can be known after completing the crime. The justice aspect of justice for victims is a form of retaliatory punishment against perpetrators of sexual violence, while the aspect of justice for perpetrators is that it is considered to violate human rights (HAM) with punishments that are too severe and irrational for perpetrators of sexual violence against children. The author's suggestion is that the government review the provision of additional punishment in the form of chemical castration because this policy is not in accordance with the objectives of punishment and does not fulfill the aspects of justice, benefit and legal certainty for the perpetrator. Keywords: Chemical castration, Sexual Violence, Children

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2308322332 . Digilib
Date Deposited:	29 Dec 2023 01:10
Terakhir diubah:	29 Dec 2023 01:10
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/77956

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir