Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Inspektorat Kabupaten di Provinsi Lampung

Yudha, Pradana (2023) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Inspektorat Kabupaten di Provinsi Lampung. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

This is the latest version of this item.

[img]
Preview
File PDF
ABSTRAK.pdf

Download (27Kb) | Preview
[img] File PDF
TESIS FULL.pdf
Restricted to Hanya staf

Download (1581Kb) | Minta salinan
[img]
Preview
File PDF
TESIS FULL TANPA BAB PEMBAHASAN2.pdf

Download (1158Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan secara otonom kepada pemerintah desa dalam mengelola dan mengembangkan desanya. UU tersebut mengubah dimensi pembangunan desa lebih berorientasi kepada pembangunan ekonomi melalui stimulus keuangan, dimana desa mendapatkan alokasi dana dari pemerintah pusat setiap tahunnya. Besarnya kucuran dana desa dan dana desa yang dialokasikan kepada seluruh desa di Indonesia menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah. Permasalahan utama yang dihadapi adalah mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pengawasan pengelolaan keuangan desa adalah upaya untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan didelegasikan kepada Bupati/Wali Kota yang dikoordinasikan dengan APIP kabupaten/kota. Tesis ini menganalisis model pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Inspektorat Kabupaten di Provinsi Lampung. Terdapat pula penjelasan mengenai bentuk-bentuk penyimpangan pengelolaan keuangan desa beserta analisis mengenai faktor penyebabnya. Selanjutnya pada bagian penegakan hukum terhadap penyimpangan pengelolaan keuangan desa akan dijelaskan mengenai penegakan hukum dari perspektif hukum administrasi dan hukum pidana. Kedua perspektif ini digunakan untuk membedakan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana dalam pengelolaan keuangan desa. Pada bagian terakhir akan dijelaskan mengenai model pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Inspektorat Kabupaten di Provinsi Lampung. Pada bagian ini akan dianalisis dari faktor-faktor seperti jumlah desa yang menjadi objek pengawasan, jenis kegiatan pengawasan yang dilaksanakan, dan jumlah hari kegiatan pengawasan yang dialokasikan. Kata Kunci: Pengawasan, Keuangan Desa, Inspektorat

Jenis Karya Akhir: Tesis (Masters)
Subyek: 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi: Pascasarjana
Fakultas Pertanian dan Pascasarjana > Pascasarjana
Pengguna Deposit: 2301075998 . Digilib
Date Deposited: 08 Jan 2024 03:10
Terakhir diubah: 08 Jan 2024 03:10
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/78009

Available Versions of this Item

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir