Yudha, Pradana (2023) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Inspektorat Kabupaten di Provinsi Lampung. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.
This is the latest version of this item.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (27Kb) | Preview |
|
File PDF
TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1581Kb) | Minta salinan |
||
|
File PDF
TESIS FULL TANPA BAB PEMBAHASAN2.pdf Download (1158Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan secara otonom kepada pemerintah desa dalam mengelola dan mengembangkan desanya. UU tersebut mengubah dimensi pembangunan desa lebih berorientasi kepada pembangunan ekonomi melalui stimulus keuangan, dimana desa mendapatkan alokasi dana dari pemerintah pusat setiap tahunnya. Besarnya kucuran dana desa dan dana desa yang dialokasikan kepada seluruh desa di Indonesia menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah. Permasalahan utama yang dihadapi adalah mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pengawasan pengelolaan keuangan desa adalah upaya untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan didelegasikan kepada Bupati/Wali Kota yang dikoordinasikan dengan APIP kabupaten/kota. Tesis ini menganalisis model pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Inspektorat Kabupaten di Provinsi Lampung. Terdapat pula penjelasan mengenai bentuk-bentuk penyimpangan pengelolaan keuangan desa beserta analisis mengenai faktor penyebabnya. Selanjutnya pada bagian penegakan hukum terhadap penyimpangan pengelolaan keuangan desa akan dijelaskan mengenai penegakan hukum dari perspektif hukum administrasi dan hukum pidana. Kedua perspektif ini digunakan untuk membedakan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana dalam pengelolaan keuangan desa. Pada bagian terakhir akan dijelaskan mengenai model pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Inspektorat Kabupaten di Provinsi Lampung. Pada bagian ini akan dianalisis dari faktor-faktor seperti jumlah desa yang menjadi objek pengawasan, jenis kegiatan pengawasan yang dilaksanakan, dan jumlah hari kegiatan pengawasan yang dialokasikan. Kata Kunci: Pengawasan, Keuangan Desa, Inspektorat
Jenis Karya Akhir: | Tesis (Masters) |
---|---|
Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum |
Program Studi: | Pascasarjana Fakultas Pertanian dan Pascasarjana > Pascasarjana |
Pengguna Deposit: | 2301075998 . Digilib |
Date Deposited: | 08 Jan 2024 03:10 |
Terakhir diubah: | 08 Jan 2024 03:10 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/78009 |
Available Versions of this Item
-
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Inspektorat Kabupaten di Provinsi Lampung. (deposited 07 Feb 2023 06:18)
- Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Inspektorat Kabupaten di Provinsi Lampung. (deposited 08 Jan 2024 03:10) [Currently Displayed]
Actions (login required)
Lihat Karya Akhir |