PENGAWASAN PERIZINAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA KEGIATAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI DAERAH

DANI , ABDILLAH (2023) PENGAWASAN PERIZINAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA KEGIATAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI DAERAH. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (162Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3599Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3052Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kewenangan perizinan usaha perikanan tangkap di daerah serta pengawasannya terus berubah secara dinamis sesuai dengan kebaharuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bisa menimbulkan persoalan dan polemik hukum terutama di tingkat pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk : 1). Menganalisa bagaimanakah Kewenangan Perizinan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber daya perikanan berbasis resiko di subsektor penangkapan ikan dan 2). menganalisis bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah dalam kegiatan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan berbasis risiko subsektor penangkapan ikan. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-Undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini adalah (1) Kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam perizinan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dari 0 sampai dengan 12 mil laut sehingga semua perizinan sub sektor penangkapan ikan di laksanakan oleh Pemerintah Provinsi, adapun Pemerintah Kabupaten/Kota hanya memiliki kewenangan perizinan hanya untuk perairan umum daratan seperti waduk, sungai, rawa dan genangan air lainnya, Perubahan kewenangan ini tentu saja berdampak kepada pelayanan perizinan kepada pelaku usaha yang ada di Kabupaten/Kota yang harus mengurus perizinannya ke Pemerintah Provinsi dengan berbagai hal misalnya tidak mempertimbangkan aspek kenyamanan dalam pemberian pelayanan publik. Hal ini terlihat dengan tidak mempertimbangkan aspek geografis, akses, dan beragamnya pemangku kepentingan yang membutuhkan pelayanan terkait perizinan kapal penangkap ikan. Pengawasan usaha penangkapan ikan di daerah juga masih belum optimal karena kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang belum ada dan tidak optimalnya dukungan politik dan hukum untuk memberi payung hukum berkaitan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran di bidang usaha perikanan tangkap di daerah sesuai kewenangannya serta masih rendahnya kompetensi pengawas perikanan yang ada didaerah baik dari sisi teknis maupun kemampuan dalam pemahaman terhadap perundang-undangan bidang perikanan. Kata kunci: Kewenangan, , Perizinan, Penangkapan Ikan, Pengawasan. The authority of capture fisheries business licensing in the region as well as its supervision continues to change dynamically in accordance with the novelty of the applicable laws and regulations that can cause legal problems and polemics, especially at the local government level. This research aims to: 1). Analyze how the Licensing Authority of the Local Government in the Management and Utilization of risk-based fisheries resources in the fishing subsector and 2). analyze how the authority of the local government in supervising the management and utilization of risk-based fisheries resources in the fishing subsector. The method used is normative research method with statute approach and case approach. The results of this study are (1) The authority of the provincial government in licensing the management and utilization of fisheries resources based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government from 0 to 12 nautical miles so that all licensing of the fishing sub-sector is carried out by the Provincial Government, while the Regency / City Government only has licensing authority only for inland public waters such as reservoirs, rivers, swamps and other puddles, This change in authority certainly has an impact on licensing services to business actors in the Regency / City who must take care of licensing to the Provincial Government with various things such as not considering aspects of convenience in providing public services. This can be seen by not considering geographical aspects, access, and the variety of stakeholders who need services related to fishing vessel licensing. The supervision of fishing businesses in the regions is also still not optimal due to the absence of institutional supervision of marine and fisheries resources and the lack of optimal political and legal support to provide a legal umbrella related to the imposition of sanctions against violations in the field of capture fisheries in the regions according to their authority and the low competence of fisheries supervisors in the regions both in terms of technical and understanding of fisheries legislation.. Keywords: Authority, Licensing, Fishing, Supervision..

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 342 Hukum tata negara: 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 348 Undang-undang, hukum, regulasi dan kasus 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 349 Hukum yurisdiksi tertentu, wilayah, wilayah sosial ekonomi
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2308229745 . Digilib
Date Deposited:	15 Jan 2024 06:01
Terakhir diubah:	15 Jan 2024 06:01
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/78048

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir