KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Perbandingan Pemilihan Kepala Daerah Kota Metro Dan Lampung Tengah 2020)

SUWARNO, (2023) KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Perbandingan Pemilihan Kepala Daerah Kota Metro Dan Lampung Tengah 2020). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (80Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3689Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Dikenal dua pemahaman tentang demokrasi, yaitu secara normatif atau yang dikenal sebagai demokrasi prosedural dan secara empirik atau yang dikenal sebagai demokrasi substansi Berdasarkan data yang dihimpun dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, partisipasi masyarakat di Kota Metro pada Pilkada 2020 tercatat 85,74 persen. Partisipasi itu menjadi yang tertinggi sekaligus melampaui target nasional, yakni 77,5 persen. Pada tahun tersebut seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia sedang di landa covid 19. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis bentuk kebijakan Hukum yang dibuat oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu/pilkada dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah tahun 2020. (2) Untuk mendeskripsikan peran KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah, Partai Politik, Pasangan Calon Pilkada dan masyarakat sipil dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian normative dan pendekatan peraturan Perundang-Undangan (statute approach). Hasil dari penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun2015, pemilihan kepala daerah kembali ditetapkan dengan berpasangan. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota yang selanjutnya disebut“Pemilihan” adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokrati KPU Kota Metro insentif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan unsur-unsur pemerintahan di daerah, baik Bawaslu, Pemerintah Daerah, Partai Politik, DPRD, maupun aparat penegak hukum dalam menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemilihan. Dalam penyelenggaraan pemilihan komam KPU Kota Metro tak bisa lepas dari kerjasama dan peran lembaga-lembaga tersebut. Kata kunci: Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi masyarakat There are two understandings of democracy, namely normative or what is known as procedural democracy and empirically or what is known as substantive democracy. Based on data collected from the General Election Commission (KPU) of Lampung Province, community participation in Metro City in the 2020 Pilkada was recorded at 85.74 percent. This participation was the highest and exceeded the national target, namely 77.5 percent. In that year, the whole world, including Indonesia, was hit by Covid 19. The aims of this research are: (1) To analyze the form of legal policy made by the government and election/pilkada organizers in increasing public participation in the election of Mayor and Deputy Mayor, Regent and Deputy Regent of Central Lampung in 2020. (2) To describe the role of the KPU, Bawaslu, Regional Government, Political Parties, Regional Election Candidate Pairs and civil society in efforts to increase community participation. The methods used are normative research methods and a statutory approach. The result of this research is Law Number 8 of 2015 concerning Amendments to Law Number 1 of 2015 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors. In Law Number 8 of 2015, regional head elections are again determined in pairs. Election of Governor and Deputy Governor, Regent and Deputy Regent, as well as Mayor and Deputy Mayor, hereinafter referred to as "Election" is the exercise of popular sovereignty in provincial and district/city areas to directly elect the Governor and Deputy Governor, Regent and Deputy Regent, and Mayor and Deputy Mayor. and democratic Metro City KPU incentives to communicate and coordinate with regional government elements, including Bawaslu, Regional Government, Political Parties, DPRD, and law enforcement officials in ensuring the smooth and safe implementation of elections. In the implementation of the Metro City KPU election, the cooperation and role of these institutions cannot be separated. Key words: Election management, community participation

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2308385072 . Digilib
Date Deposited:	16 Jan 2024 01:50
Terakhir diubah:	16 Jan 2024 01:50
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/78053

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir