KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP BARANG BUKTI YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA MELALUI PUTUSAN PENGADILAN PIDANA YANG DIGUGAT KEPAILITAN (Studi Perkara Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup)

Muhammad , Ifan (2024) KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP BARANG BUKTI YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA MELALUI PUTUSAN PENGADILAN PIDANA YANG DIGUGAT KEPAILITAN (Studi Perkara Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (10Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1515Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1396Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Hukum pidana dan kepailitan adalah dua bidang hukum yang sering bersinggungan, termasuk halnya terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara melalui putusan pengadilan pidana yang digugat kepailitan. Sebagaimana hal ini terjadi terhadap perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group dengan Terpidana Dumeri Als Nuryanto Als Salman Nuryanto. Maka dari itu penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan aset sita umum pailit yang dirampas untuk negara, serta menganalisis hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap aset sita umum pailit yang dirampas untuk negara. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang diperoleh dari hasil pengkajian bahan pustaka baik berupa produk legislasi maupun literatur karya ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, editing, dan sistematisasi. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini adalah sita umum tidak dapat membatalkan sita pidana. Asas hukum lex specialis derogate legi generalis dimana ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis sehingga sita umum hanya merupakan lex specialis dari hukum perdata. Hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap aset sita umum pailit yang dirampas untuk negara adalah, tumpang tindih antara hukum kepailitan dengan hukum acara pidana. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, penulis memberikan saran yaitu, pemerintah perlu melakukan harmonisasi antara hukum kepailitan dan hukum pidana. Selain itu, diperlukan Kesepakatan Bersama mengenai Sita Umum Kepailitan dan Sita Pidana antara Mahkamah Agung dalam hal ini Pengadilan Niaga, Penyidik dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Penyidik PPNS, Organisasi Kurator, Kementerian Hukum dan HAM, Organisasi Advokat. Kata kunci: Kepailitan, sita umum, sita pidana

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2308408936 . Digilib
Date Deposited:	23 Jan 2024 02:00
Terakhir diubah:	23 Jan 2024 02:00
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/78220

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir