PERAN LBH DPN INDONESIA DALAM MELINDUNGI HAK ASASI PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KDRT

NUSCHA , NATASHA DANYA (2023) PERAN LBH DPN INDONESIA DALAM MELINDUNGI HAK ASASI PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KDRT. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (11Kb) | Preview
	File PDF SKRISPI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRISPI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1454Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Bantuan hukum merupakan salah satu aspek yang mendorong atas kebutuhan terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Tidak adanya bantuan hukum dapat menjadi sebuah ancaman bagi keadilan yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Pemberian bantuan hukum dilakukan melalui sebuah lembaga atau organisasi yang disebut dengan Lembaga Bantuan Hukum. Tugas dan fungsi dari bantuan hukum adalah memberikan layanan berupa bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma kepada masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa para pemberi bantuan hukum konvensional sehingga dapat menciptakan keadilan sebagai kenyataan kepada seluruh lapisan masyarakat. Salah satu lembaga bantuan hukum yang telah memberikan layanan bantuan hukum adalah LBH DPN Indonesia yang telah aktif giat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sejak didirikannya pada tahun 2021. LBH DPN Indonesia sebagai pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma telah menangani perkara-perkara hukum, baik perkara hukum perdata sampai perkara hukum pidana. Berkaitan dengan itu, perkara hukum pidana yang pernah ditangani oleh LBH DPN Indonesia adalah Tindak Pidana KDRT. Pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah mengenai peran LBH DPN Indonesia dalam memberikan pendampingan hukum dan perlindungan terhadap korban Tindak Pidana KDRT serta hambatan yang dialami LBH DPN Indonesia ketika menangani kasus Tindak Pidana KDRT. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum serta wawancara. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang teknik pengolahannya menggunakan analisis kualitatif normatif. Hasil penelitian ini bahwa dalam menjalankan perannya sebagai lembaga bantuan hukum, LBH DPN Indonesia sudah berdasarkan dengan ketentuan yang berada pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Maka berdasarkan undang-undang tersebut, pendampingan hukum yang diberikan kepada korban Tindak Pidana KDRT dilakukan melalui jalur litigasi dan nonlitigasi, baik dalam perkara hukum perdata dan juga hukum pidana. Saran dari penelitian ini adalah seharusnya dalam pemberian pendampingan hukum dan perlindungan terhadap korban Tindak Pidana KDRT juga memperhatikan aspek-aspek lainnya selain dari aspek hukum, sepertik aspek psikis dan ekonomi. Dengan demikian, LBH DPN Indonesia dapat menjalankan perannya sebagai pemberi bantuan hukum secara maksimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Kata Kunci: Bantuan Hukum, Korban Perempuan, Tindak Pidana KDRT Legal aid is one aspect that supports the need for justice and equality before the law. The absence of legal assistance can be a threat to justice which is the aim of the law itself. The provision of legal aid is carried out through an institution or organization called the Legal Aid Institute. The task and function of legal aid is to provide services in the form of free legal aid to the community, especially people who cannot afford the services of conventional legal aid providers so that justice can be created as a reality for all levels of society. One of the legal aid institutions that has provided legal aid services is LBH DPN Indonesia which has been actively providing legal aid to the community since its founding in 2021. LBH DPN Indonesia as a provider of free legal aid has handled legal cases, both cases civil law to criminal law cases. In this regard, the criminal law case that was handled by LBH DPN Indonesia was the crime of domestic violence. The main issues that will be discussed in this research are the role of LBH DPN Indonesia in providing legal assistance and protection to victims of domestic violence crimes as well as the obstacles experienced by LBH DPN Indonesia when handling cases of domestic violence crimes. The research method used by the author in this research is normative legal research using data sources originating from statutory provisions and legal documents as well as interviews. The legal materials used are primary and secondary legal materials whose processing techniques use normative qualitative analysis. The results of this research are that in carrying out its role as a legal aid institution, LBH DPN Indonesia is based on the provisions in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. So based on this law, legal assistance provided to victims of domestic violence crimes is carried out through litigation and non-litigation, both in civil law cases and also criminal law cases. The suggestion from this research is that when providing legal assistance and protection to victims of domestic violence crimes, they should also pay attention to other aspects apart from the legal aspect, such as psychological and economic aspects. In this way, LBH DPN Indonesia can carry out its role as a provider of legal assistance optimally in accordance with Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. Keywords: Legal Aid, Female Victims, Domestic Violence Crimes

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308399036 . Digilib
Date Deposited:	01 Feb 2024 04:36
Terakhir diubah:	01 Feb 2024 04:36
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/78450

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir