KEKUATAN HUKUM SURAT EIGENDOM VERPONDING SEBAGAI ALAS HAK PENGURUSAN HAK ATAS TANAH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Irene , Christine Malau (2023) KEKUATAN HUKUM SURAT EIGENDOM VERPONDING SEBAGAI ALAS HAK PENGURUSAN HAK ATAS TANAH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (4Mb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (4Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Sengketa terkait tanah bukan suatu hal yang asing lagi bagi Masyarakat Indonesia, salah satu faktor perkara yang terjadi atas tanah ialah karena Indonesia memiliki Sejarah yang cukup panjang, dengan Indonesia yang telah melalui pejajahan tentu beberapa hal yang berhubungan dengan Negara penjajah masih menjadi kenangan bagi Indonesia termasuk salah satunya ialah Hukum Barat yang masih kita gunakan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga surat/akta yang berlaku pada saat zaman penjajahan yang peninggalannya masih ada pada Masyarakat Indonesia, ialah Akta Eigendom Verponding yang dimiliki oleh Masyarakat Indonesia setelah adanya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dimana diatur bahwa masyarakat yang memiliki Akta Eigendom Verponding perlu melakukan konversi untuk menjadi Surat/Akta yang berlaku pada system Hukum Indonesia.sekarang. Pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah legalitas pengakuan surat/akta eigendom verponding dan bagaimana kekuatan hukum atas Surat Verponding yang belum di konversi pada saat ini agar sesuai dengan Praktek dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum serta wawancara. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang teknik pengolahannya menggunakan analisis kualitatif normatif. Hasil penelitian ini bahwa masih ada Masyarakat yang terjebak dalam perkara tanah dengan alas hak eigendom verponding yang tidak bisa mendapatkan keadilan dan melanjutkan ke jalur hukum dikarenakan keterbatasan biaya dan lainnya. Padahal sudah jelas bahwa Akta Eigendom Verponding yang sudah diuji keabsahannya dianggap sah dan valid sebagai alas hak atas suatu tanah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya melakukan konversi Akta Eigendom Verponding menjadi hak milik yang berlaku saat ini dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia, dengan itu maka perlu dilaksanakannya prinsip dari PP NO 24 Tahun 1997 yang memiliki maksud dan tujuan dari pendaftaran tanah yaitu “Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.” Dengan begitu maka perkara terhadap Akta Eigendom Verponding dapat berkurang dan mengurangi penggarap liar pula. Kata Kunci : Alas hak, Akta Eigendom Verponding, Hak Milik Tanah Disputes related to land are not something foreign to the Indonesian people, one of the factors that occurs over land is because Indonesia has quite a long history, with Indonesia having gone through colonization, of course several things related to the colonial country are still memories for Indonesia, including one of which is Western Law which we still use, such as the Civil Code, as well as letters/deeds that were in effect during the colonial era whose legacy still exists in Indonesian society, one of which is the Deed Eigendom Verponding which are owned by the Indonesian people after Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) was established which stipulates that the people who have the Deed Eigendom Verpondingit is necessary to convert it to become a Letter/Deed that applies to the current Indonesian legal system. The main issue that will be discussed in this research is the legality of acknowledgment of letters/deeds Eigendom Verponding and what is the legal force of the Eigendom Verponding which have not been converted at this time to comply with applicable Practices and Legislation. The research method used by the author in this research is normative legal research using data sources originating from statutory provisions and legal documents as well as interviews. The legal materials used are primary and secondary legal materials whose processing techniques use normative qualitative analysis. The results of this research show that there are still people who are trapped in land cases based on rights Eigendom Verponding who cannot get justice and proceed with legal action due to financial and other limitations. The conclusion of this research is the need to convert the Deed Eigendom Verponding become property rights currently in force in the land law system in Indonesia, with that it is necessary to implement the principles of PP NO 24 of 1997 which have the aims and objectives of land registration, namely "Land registration is carried out based on the principles of simple, safe, affordable, up- to-date and open .” In this way, cases regarding the Eigendom Verponding Deed can be reduced and illegal cultivators will also be reduced. Keywords: Base of rights, Verponding Eigendom Deed, Land Ownership Right

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308598348 . Digilib
Date Deposited:	02 Feb 2024 06:26
Terakhir diubah:	02 Feb 2024 06:26
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/78494

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir