PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)

M. RIZKI , FATULLOH (2024) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (16Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1426Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1428Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan diatur dalam Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan dan apa saja apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan pada Putusan Nomor: 194/Pid.B/2022/PN.Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan, serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Penyidik pada Polresta Bandar Lampung, dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tindak pidana tersebut yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana melalui tahap formulasi, tahap aplikasi, serta tahap eksekusi. Dan faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan adalah faktor masyarakat dan faktor kebudayaan masyarakat yang secara umum belum memahami mengenai tindak pidana pecetakan e-KTP palsu. Saran dalam penelitian ini diharapkan pemerintah semakin meningkatkan kualitas dan pengawasan terhadap kinerja aparatur dalam pencegahan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan dalam hal ini pencetakan e-KTP palsu. Diharapkan timbul efek jera dalam masyarakat karena pencetakan e-KTP palsu sudah jelas tercantum di dalam Undang-Undang sehingga masyarakat menjadi paham dan himbauan untuk masyarakat agar tidak melakukan hal serupa serta aparat penegak hukum dan instansi terkait hendaknya menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat khususnya yang tinggal di daerah pedesaan/ pedalaman sehingga mereka memiliki pemahaman serta kesadaran hukum mengenai dampak dari tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan dalam hal ini pencetakan e-KTP palsu. Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Pemalsuan, Dokumen Kependudukan Law enforcement is the process of making efforts to enforce or function real legal norms as guidelines for behavior in traffic or legal relations in social and state life. Forgery of documents is a crime which internally contains an element of untruth or fakeness regarding something (object), where the thing appears from the outside as if it were true even though it is actually contrary to the truth. The criminal act of falsifying population documents is regulated in Article 96A of Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. The problem in this research is how criminal law is enforced against the crime of falsifying population documents and what are the inhibiting factors in enforcing criminal law against the crime of falsifying population documents in Decision Number: 194/Pid.B/2022/PN.Tjk. This research uses a normative juridical and empirical juridical approach. The data used is secondary data, the data collection method in this research is literature study, and the data analysis used is qualitative data analysis. The resource persons for this research consisted of Judges at the Tanjungkarang Class 1A District Court, Prosecutors at the Bandar Lampung District Prosecutor's Office, Investigators at the Bandar Lampung Police, and Academics from the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. The results of the research and discussion show that criminal law enforcement regarding the criminal act of falsifying population documents has been carried out in accordance with the Law governing this criminal act carried out by law enforcement officials within the framework of the criminal justice system through the formulation stage, application stage and execution stage. And the inhibiting factors in enforcing criminal law against the crime of falsifying population documents are community factors and cultural factors in society which generally do not understand the crime of printing fake e-KTPs. The suggestions in this research are that it is hoped that the government will further improve the quality and supervision of the performance of the apparatus in preventing criminal acts of falsifying population documents, in this case printing fake e-KTPs. It is hoped that there will be a deterrent effect in society because the printing of fake e-KTPs is clearly stated in the law so that the public will understand and appeal to the public not to do the same thing and law enforcement officials and related agencies should provide education to the public, especially those living in the area. rural/inland areas so that they have legal understanding and awareness regarding the impact of the criminal act of falsifying population documents, in this case printing fake e-KTPs. Keywords: Criminal Law Enforcement, Forgery, Population Documents

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308683951 . Digilib
Date Deposited:	02 Feb 2024 04:38
Terakhir diubah:	02 Feb 2024 04:38
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/78521

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir