EVALUASI PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUKO DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung)

MUHAMMAD , KHADAFI (2023) EVALUASI PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUKO DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK , UNIVERSITAS LAMPUNG .

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (244Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1786Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1545Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Salah satu upaya yang ditempuh oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Bandar Lampung adalah terus menggiatkan sosialisasi perizinan. Salah satunya adalah kesadaran masyarakat untuk mengajukan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). IMB adalah perizinan bangunan yang diterbitkan untuk melakukan kegiatan mendirikan bangunan. Ruko merupakan akronim dari rumah toko, artinya sejenis rumah yang sekaligus berfungsi sebagai toko. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan evaluasi pelayanan izin mendirikan bangunan ruko di Kota Bandar Lampung. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pelayanan izin mendirikan bangunan ruko di Kota Bandar Lampung terlihat dari kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan terhadap pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu melalui Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP). Secara umum sudah berjalan optimal. Pelayanan publik pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung cukup responsif, dimana petugas IMB selalu ada di tempat di saat jam pelayanan. Selain itu, jika petugas berhalangan datang, maka petugas lain yang akan menggantikan posisinya untuk sementara waktu. Hal inipun juga sama terjadi di Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampun, namun tidak semua tugas dapat digantikan oleh petugas lain karena mereka mempunyai bagian tugas masing-masing dan masih ada masyarakat yang harus menunggu karena staf yang bersangkutan tak ada di tempat. Saran, Agar implementor kebijakan lebih meningkatkan pengawasan kepada obyek retribusi dan penyesuaian prasyarat izin dengan regulasi yang ada. Sehingga harapan akan keberhasilan dari kebijakan pelayanan IMB sebagai alat pengendali penataan ruang bisa lebih maksimal dan dapat bergerak secara dinamis. Kata Kunci: Evaluasi, Pelayanan, Izin Mendirikan Bangunan, Ruko. One of the efforts taken by the Investment and Licensing Agency (BPMP) of Bandar Lampung is to continue to intensify licensing socialization. One of them is public awareness to apply for an IMB (Building Permit). IMB is a building permit issued to carry out building construction activities. Ruko is an acronym for shop house, which means a kind of house that also functions as a shop. The purpose of this research is to find out and explain the evaluation of shop building permit services in the city of Bandar Lampung. The data analysis method used is descriptive qualitative. The results of the study show that the evaluation of shop building permit services in Bandar Lampung City can be seen from compliance with the established procedures for Building Permit services (IMB) in Bandar Lampung City which are in accordance with established regulations, namely through Mayor Regulation No. 6 of 2011 concerning Operational Standards Procedure (SOP) Issuance of Licensing at the Investment and Licensing Agency (BPMP). In general, it has been running optimally. Public services at the Investment and Licensing Agency (BPMP) of Bandar Lampung City are quite responsive, where IMB officers are always on site during service hours. In addition, if the officer is unable to come, then another officer will temporarily replace his position. This is also the case at the Investment and Licensing Agency (BPMP) of Bandar Lampung City, but not all tasks can be replaced by other officers because they have their respective duties and there are still people who have to wait because the staff concerned is not there. Suggestion, In order for the policy implementor to increase supervision of the object of retribution and adjust the permit requirements with existing regulations. So that the hope for the success of the IMB service policy as a means of controlling spatial planning can be maximized and can move dynamically. Keywords: Evaluation, Service, Building Permit, Shop house.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan) > 321 Sistem pemerintahan dan sistem negara
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	2308247007 . Digilib
Date Deposited:	02 Feb 2024 09:04
Terakhir diubah:	02 Feb 2024 09:04
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/78533

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir