PERAN KEPOLISIAN DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN PADA BUKIT DI BANDAR LAMPUNG

SUDRAJAT , SAMPURNAJAYA (2024) PERAN KEPOLISIAN DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN PADA BUKIT DI BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (13Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1939Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1392Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Peran Kepolisian dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pencegahan tindak pidana pertambangan tanpa izin yang sering terjadi pada bukit di Bandar Lampung. Pertambangan ilegal di wilayah ini telah menjadi masalah serius yang merugikan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Berdasarkan isu hukum tersebut maka permasalahan yang akan dibahas adalah peran yang dilakukan kepolisian dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam melakukan pencegahan terhadap pertambangan tanpa izin pada bukit di Bandar Lampung dan faktor penghambat Kepolisian dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pencegahan tindak pidana pertambangan tanpa izin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi Pustaka dan didukung wawancara dengan narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Tipidter Polda Lampung, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (KPP-HAM Lampung), dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Kepolisian Bandar Lampung memiliki peran penting dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pertambangan ilegal. Dalam menangani permasalahan Pertambangan illegal Pihak Kepolisian memiliki Subdi IV Tipidter, Pihak Kepolisian melakukan patroli rutin, penyelidikan, dan penindakan terhadap pelaku ilegal. Setelah melakukan pencegahan pada bukit Way Laga Pihak Kepolisian menutup pertambangan tersebut karena tidak mempunyai izin pertambangan di samping itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KPP-HAM juga memainkan peran kunci dalam menyadarkan masyarakat tentang dampak buruk pertambangan ilegal dan menggalang dukungan serta membuat laporan ke kepolisian daerah lampung agar di tindak atas dugaan pertambangan tanpa izin tersebut. Dalam melakukan peran nya Kepolisan dan KPP-HAM memiliki faktor penghambat yaitu faktor subtansi hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana dan faktor budaya serta yang paling dominan adalah faktor masyarakat itu sendiri. Saran dalam penelitian ini ialah bagi pihak kepolisian untuk memiliki program kerja bersama dalam membasmi kejahatan tambang illegal di Provinsi Lampung dengan memperbanyak personal di bidang IV Tipidter agar lebih efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pertambangan illegal serta bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk dapat meningkatkan pelayanan yang cepat dan tanggap dalam menemukan solusi karena berperan sebagai jalur penyampai yang menampung aspirasi masyarakat. Kata Kunci: Peran, Kepolisian, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pertambangan Ilegal The important role played by the Police and Non-Governmental Organizations (NGOs) in efforts to prevent criminal acts of mining without permits which often occur on the hills in Bandar Lampung. Illegal mining in this region has become a serious problem that is detrimental to the environment, economy and society. Based on these legal issues, the problems that will be discussed are the role played by the police and Non-Governmental Organizations (NGOs) in preventing unauthorized mining in the hills and the inhibiting factors in preventing criminal acts of mining without permits experienced by the police. The method used in this research is a normative juridical and empirical juridical approach which uses primary data and secondary data. The data collection method used the literature study method and was supported by interviews with resource persons in this research consisting of the Lampung Regional Police Tipidter Investigator, Chair of the Lampung Non-Governmental Organization (KPP-HAM Lampung), and Lecturer in the Criminal Law Department, Faculty of Law, Lampung University. Data analysis was qualitative. Based on the results of the research and discussion, it can be seen that the Bandar Lampung Police have an important role in enforcing the law regarding illegal mining crimes. The police carry out routine patrols, investigations and action against illegal perpetrators. In addition, Non-Governmental Organizations (NGOs) also play a key role in making people aware of the negative impacts of illegal mining and gathering support. for prevention by engaging in advocacy, education and environmental monitoring The suggestion in this research is for the police to have a joint work program in eradicating illegal mining crimes in Lampung Province by increasing the number of personnel in the Tipidter IV field to be more effective in preventing illegal mining crimes and for Non-Governmental Organizations (NGOs) to be able to improve services. which is fast and responsive in finding solutions because it acts as a conveyance channel that accommodates community aspirations. Keywords: Police Role, Non-Governmental Organizations, Illegal Mining

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308143455 . Digilib
Date Deposited:	12 Feb 2024 04:44
Terakhir diubah:	12 Feb 2024 04:44
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/78695

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir