PERAN PPNS PADA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERBURUAN SATWA BUAYA (Studi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III Lampung)

PRITA , LATIFA ANGGRAENI (2024) PERAN PPNS PADA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERBURUAN SATWA BUAYA (Studi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III Lampung). FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (19Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2898Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1514Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Indonesia adalah negara yang telah diberikan anugrah oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kekayaan yang melimpah berupa kekayaan sumber daya alam, baik di darat, air maupun udara termasuk di dalamnya yakni satwa yang dilindungi. Namun di balik keragaman satwa yang dimiliki oleh Indonesia, banyak di antaranya yang sudah terancam mengalami kepunahan. Hal ini disebabkan oleh maraknya perburuan satwa yang dilindungi. Lemahnya penegakan hukum serta perlindungan satwa yang dilindungi ini merupakan salah satu pendorong semakin maraknya perburuan terhadap satwa yang dilindungi. Permasalahan dalam penelitian adalah pertama bagaimana peran PPNS terhadap penegakan hukum perlindungan satwa buaya dari tindak pidana perburuan dan kedua apa saja faktor penghambat peran PPNS dalam penegakan hukum tindak pidana perburuan satwa buaya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normative dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan, data sekunder yang diperoleh dari studi Pustaka dan data tersier yang diperoleh dari teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, dan sumber internet. Narasumber terdiri dari Polisi Hutan Ahli Muda Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III Lampung dan dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III Lampung dalam upaya penanggulangan tindak pidana perburuan satwa buaya yang dilindungi di Provinsi Lampung terdiri dari peran normatif, peran ideal dan peran faktual. Dalam pelaksanaan peran penyidik pegawai negeri sipil yang biasa penyidik lakukan dalam pelaksanaan penegakan hukum adalah peran faktual Prita Latifa Anggraeni yaitu peran preemtif dan peran preventif. Selain itu dalam hal penegakan hukum, kultur hukum menjadi salah satu faktor yang cukup mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil KLHK dikarenakan sejak dulu penangkapan komoditas buaya tidak menjadi perbuatan yang dilarang. Sehingga terciptanya suatu tradisi yang sudah berlangsung selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Selain itu, apabila dalam hal terjadi perburuan satwa buaya yang dilakukan oleh masyarakat dengan dalih bahwa satwa buaya yang masuk ke lingkungan warga dapat mengancam keselamatan dan hal tersebut terbukti sebagai suatu tindak pidana, namun pelaku perburuan satwa buaya tersebut mendapatkan hukuman yang ringan hal ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya : 1) Adanya dalih rasa kasihan dan pertimbangan kemanusiaan; 2) Adanya oknum-oknum tertentu baik petugas maupun masyarakat yang bermain untuk dapat meringankan atau bahwa membebaskan pelaku perburuan satwa yang dilindungi dari jeratan hukum; dan 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya itu sendiri masih terdapat kekurangan-kekurangan dimana Undang-Undang tersebut hanya menjerat pelaku (dader) sementara yang menyuruh melakukan (doen plagen) dan yang memberi bantuan (medeplichtigheid) tidak tersentuh. Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana perburuan satwa buaya yang dilindungi ini lebih mengacu kepada faktor kebudayaan, hal ini disebabkan oleh kebiasaan/tradisi masyarakat yang sudah tercipta selama puluhan bahkan ratusan tahun dalam memanfaatkan satwa buaya baik untuk dikonsumsi dagingnya maupun dimanfaatkan organ tubuh lainnya yaitu bagian kulit nya untuk dijadikan sebuah karya seni yang bernilai cukup tinggi. Adapun saran yang diberikan penulis yaitu agar BKSDA SKW III Lampung mempertegas pelaksanaan sanksi bagi para pelaku pelanggaran terhadap Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sehingga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku perburuan satwa buaya yang dilindungi, lebih meningkatkan sosialisasi dan pengawasan tentang satwa yang dilindungi kepada masyarakat, dan meningkatkan sarana dan prasarana yang canggih yang ada di BKSDA SKW III Lampung serta menambah personal patrol agar memudahkan dalam melaksanakan patrol rutin. Kata kunci: Peran PPNS, Penegakan Hukum, Satwa Buaya Indonesia is a country that has been given a gift by God Almighty with abundant wealth in the form of natural resources, both on land, water and air, including protected animals. However, despite the diversity of animals that Indonesia has, many of them are already threatened with extinction. This is caused by the rampant hunting of protected animals. Weak law enforcement and protection of protected animals is one of the drivers of increasingly widespread poaching of protected animals. The problem in the research is firstly what is the role of PPNS in enforcing the law on the protection of crocodiles from criminal acts of poaching and secondly what are the factors inhibiting the role of PPNS in enforcing the law on criminal acts of crocodile hunting. The research was conducted using a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The sources and types of data in this research are primary data obtained from field studies, secondary data obtained from library studies and tertiary data obtained from theories/opinions of experts in various legal literature/books, documentation and internet sources. The resource persons consisted of Forest Police, Young Experts from the Natural Resources Conservation Center Region III Lampung and lecturers in the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis in research uses qualitative analysis. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the role of Civil Servant Investigators (PPNS) at the Lampung Region III Natural Resources Conservation Center in efforts to overcome the criminal act of poaching protected crocodiles in Lampung Province consists of a normative role, an ideal role and a factual role. In carrying out the role of civil servant investigators, what investigators usually carry out in the implementation of law enforcement is a factual role namely the preemptive role and the preventive role. Apart from that, in terms of law enforcement, legal culture is a factor that is quite influential in law enforcement efforts carried out by KLHK Civil Servant Investigators because for a long time catching crocodiles was not a prohibited act. This creating a tradition that has lasted for decades or even hundreds of years. Prita Latifa Anggraeni Apart from that, if there is crocodile hunting carried out by the community under the pretext that crocodiles entering the community's environment could threaten safety and this is proven to be a criminal act, the perpetrator of the crocodile hunt will receive a light sentence, this is influenced by several factors. factors, including: 1) The existence of a pretext of pity and humanitarian considerations; 2) There are certain elements, both officers and the public, who play to lighten or free perpetrators of poaching protected animals from the law; and 3) Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystems itself still has shortcomings in that the Law only ensnares the perpetrator (dader) while those who order it (doen plagen) and those who provide assistance (medeplichtigheid ) untouched. The inhibiting factor in efforts to overcome the criminal act of hunting protected crocodiles refers more to cultural factors, this is caused by the habits/traditions of society that have been created for tens or even hundreds of years in utilizing crocodiles both for consumption of meat and other body organs, namely parts its skin to be made into a work of art of quite high value. The suggestion given by the author is that BKSDA SKW III Lampung strengthen the implementation of sanctions for perpetrators of violations of Article 21 Paragraph (2) of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems so that they can increase public awareness and perpetrators of crocodile hunting. protected animals, further increasing socialization and supervision of protected animals to the public, and improving the sophisticated facilities and infrastructure at BKSDA SKW III Lampung as well as adding personnel patrols to make it easier to carry out routine patrols. Keywords: The Role Of PPNS, Law Enforcement, Crocodile Animal

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308435839 . Digilib
Date Deposited:	12 Feb 2024 08:26
Terakhir diubah:	12 Feb 2024 08:26
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/78738

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir