PERAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA KECAMATAN GADINGREJO DALAM MELAKSANAKAN KERJASAMA ANTAR DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

JOANNE, STEPHANI ANUMPITAN (2023) PERAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA KECAMATAN GADINGREJO DALAM MELAKSANAKAN KERJASAMA ANTAR DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG .

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (4Mb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (7Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (7Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kerjasama antar desa kecamatan Gadingrejo dalam melaksanakan kerjasama antar desa di bidang pemerintahan desa. Dimana peran badan Kerjasama antar desa mengacu pada PERMENDAGRI No. 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Antar Desa Di Bidang Pemerintahan Desa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran badan kerjasama antar desa kecamatan Gadingrejo dalam melaksanakan kerjasama antar desa di bidang Pemerintahan Desa? (2) Apa sajakah faktor penghambat dalam melaksanakan peran badan kerjasama antar desa kecamatan Gadingrejo dalam melaksanakan kerjasama antar desa di bidang pemerintahan desa?. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran badan kerjasama antar desa Gadingrejo dalam melaksanakan kerjasama antar desa di bidang Pemerintahan Desa adalah meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku yang ada di desa dan kecamatan dalam kaitan pengelolaan pembangunan partisipatif, melakukan pengelolaan hasil-hasil musyawarah desa dan antar desa dalam kaitan pembangunan partisipatif, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan setiap perkembangan kegiatan sudah dilakukan melalui program-program pengembangan masyarakat yang berasal dari dana bergulir dalam bentuk Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP), aset (jalan, sumur bor, gedung paud, posyandu) namun sifatnya berupa prioritas unggulan yang sesuai dengan ketentuan dalam PERMENDAGRI No. 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Antar Desa Di Bidang Pemerintahan Desa. Kata kunci: Peran, Badan Kerjasama, Antar Desa, Pemerintahan Desa This research aims to determine the role of inter-village collaboration in Gadingrejo sub-district in implementing inter-village collaboration in the field of village governance. Where the role of inter-village cooperation bodies refers to PERMENDAGRI No. 96 of 2017 concerning Procedures for Inter-Village Cooperation in the Field of Village Government. The problems in this research are: (1) What is the role of the Gadingrejo sub-district inter-village cooperation agency in implementing inter-village cooperation in the field of Village Government? (2) What are the inhibiting factors in carrying out the role of the Gadingrejo sub-district inter-village cooperation agency in implementing intervillage cooperation in the field of village governance? This type of research is empirical juridical research, namely approaching problems regarding matters of a juridical nature and existing realities regarding matters of a juridical nature. The results of the research show that the role of the Gadingrejo inter-village cooperation body in implementing inter-village cooperation in the field of Village Government is to increase the capacity of actors in villages and sub-districts in relation to participatory development management, managing the results of village and inter-village deliberations in relation to development. participative, supervising, monitoring, evaluating and reporting every activity development has been carried out through community development programs originating from revolving funds in the form of Special Savings and Loans for Women (SPP), assets (roads, drilled wells, early childhood education buildings, posyandu) but in nature in the form of superior priorities in accordance with the provisions in PERMENDAGRI No. 96 of 2017 concerning Procedures for Inter-Village Cooperation in the Field of Village Government. Keywords: Role, Cooperation Agency, Inter-Village, Village Government

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308523776 . Digilib
Date Deposited:	13 Feb 2024 01:52
Terakhir diubah:	13 Feb 2024 01:52
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/78762

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir