FUNGSI SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM KEPENGURUSAN AKTA KELAHIRAN ANAK SEBAGAI PENGGANTI AKTA NIKAH DI KABUPATEN PRINGSEWU

Rensi, Anjelika (2023) FUNGSI SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM KEPENGURUSAN AKTA KELAHIRAN ANAK SEBAGAI PENGGANTI AKTA NIKAH DI KABUPATEN PRINGSEWU. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG .

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (2112Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3455Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (3455Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pencatatan perkawinan dimaksudkan sebagai tertib administrasi yang memberikan kejelasan status hukum kepada pihak-pihak seperti anak, istri, dan suami. Faktanya, perkawinan belum tercatat masih banyak terjadi di masyarakat dan berimbas pada rendahnya tingkat kepemilikan akta kelahiran anak karena kurangnya buku nikah yang diperlukan untuk penerbitan akta kelahiran. Dalam peraturan perundang-undangan menjelaskan akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran penting untuk syarat-syarat administasi yang perlu dilengkapi. Namun, masih terdapat masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran. Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai dengan ketentuan Permendagri No.108 Tahun 2019. Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana Kedudukan Dan Fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Kepengurusan Akta Kelahiran Anak Sebagai Pengganti Akta Nikah di Kabupaten Pringsewu? (2) Apakah Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Penggunaan Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran? Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan cara mencari sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa SPTJM berfungsi dalam percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri. SPTJM ini sebagai upaya untuk mencegah praktik-praktik yang berpotensi merugikan melalui upaya preventif berupa penggunaan SPTJM untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan. Penerapan SPTJM dalam penerbitan akta kelahiran dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung penggunaan SPTJM sehingga SPTJM menunjukkan peranan dalam kepemilikan akta kelahiran. Kata Kunci: Fungsi SPTJM, Akta Kelahiran. Marriage registration is intended as an administrative order that provides clarity on the legal status of parties such as children, wives and husbands. In fact, unregistered marriages are still common in society and have an impact on the low level of ownership of children's birth certificates due to the lack of marriage books required for issuing birth certificates. The statutory regulations explain that a birth certificate or birth certificate is important for the administrative requirements that need to be completed. However, there are still people who do not have a birth certificate. Based on this reality, the government issued a Statement of Absolute Responsibility (SPTJM) in accordance with the provisions of Permendagri No.108 of 2019. Based on the research context above, the focus of this research is (1) What is the Position and Function of the Statement of Absolute Responsibility in Managing Children's Birth Certificates as a Substitute for Marriage Certificates in Pringsewu Regency? (2) What are the Factors that Influence the Use of a Statement of Absolute Responsibility in Increasing the Coverage of Birth Certificate Ownership? This research is a type of empirical juridical research. The collection of legal materials in this research uses the library study method by searching for sources of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the research and discussion show that SPTJM functions to accelerate the increase in coverage of birth certificate ownership as regulated in the Minister of Home Affairs Regulation. This SPTJM is an effort to prevent potentially detrimental practices through preventive efforts in the form of using SPTJM to realize the fulfillment of population administration rights. The application of SPTJM in issuing birth certificates is influenced by several factors supporting the use of SPTJM so that SPTJM shows a role in birth certificate ownership. Keywords: SPTJM function, birth certificate.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308028691 . Digilib
Date Deposited:	13 Feb 2024 01:54
Terakhir diubah:	13 Feb 2024 01:54
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/78763

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir