ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA MENGALIHKAN IZIN PENGAMBILAN TUMBUHAN LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG DI DALAM NEGERI (Studi Putusan Nomor: 35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk)

RIZKI , DAVA TRANS PRATAMA (2024) ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA MENGALIHKAN IZIN PENGAMBILAN TUMBUHAN LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG DI DALAM NEGERI (Studi Putusan Nomor: 35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (1693Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1658Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1661Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Salah satu perkara tindak pidana pemindahtanganan izin pengambilan di dalam negeri tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang adalah Putusan Nomor: 35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk, dengan terdakwa Korporasi yaitu PT Seni Kayu Indonesia, yang diwakili oleh Direkturnya yang bernama Yosep Ali Purnama. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap korporasi pelaku tindak pidana mengalihkan izin pengambilan tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang di dalam negeri pada Putusan Nomor: 35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk. Apakah pidana denda yang dijatuhkan hakim terhadap korporasi pelaku tindak pidana mengalihkan izin pengambilan tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang di dalam negeri telah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Narasumber terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana mengalihkan izin pengambilan tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang di dalam negeri dalam Putusan Nomor: 35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 96 Ayat (2) huruf c jo. Pasal 24 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pertimbangan filosofis yaitu pidana denda terhadap korporasi dinilai lebih efektif dan bermanfaat dalam memberikan penerimaan bagi negara karena atas pembayaran denda dari terdakwa. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Berdasarkan pada beberapa pertimbangan tersebut maka majelis hakim menjatuhkan pidana denda terhadap korporasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap korporasi pelaku tindak pidana mengalihkan izin pengambilan tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang- undang di dalam negeri telah sesuai dengan teori relatif dalam tujuan pemidanaan, karena pada dasarnya pidana tidak hanya sebagai pembalasan dan memberikan efek jera kepada pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya melalui penjatuhan pidana penjara, tetapi bertujuan sebagai pembinaan dan perbaikan terhadap pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana di masa yang akan datang. Saran dalam penelitian ini diharapkan Hakim dalam menangani perkara korporasi yang mengalihkan izin pengambilan tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang- undang di dalam negeri hendaknya dapat menjatuhkan pidana yang maksimal terhadap korporasi. Hal ini mengingat tindak pidana yang dilakukan berpotensi merusak sumber daya hutan yang ada di Indonesia dan mengakibatkan kerugian terhadap negara. Tujuan pemidanaan dapat dioptimalkan oleh hakim dengan menjatuhkan pidana denda yang lebih maksimal terhadap terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana, mengingat tindak pidana pengambilan tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang merupakan tindak pidana yang merugikan negara dan berpotensi merusak lingkungan hidup Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Korporasi, Tumbuhan Liar.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308650052 . Digilib
Date Deposited:	13 Feb 2024 01:55
Terakhir diubah:	13 Feb 2024 01:55
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/78764

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir