“DAMPAK KEBIJAKAN PELARANGAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP PUKAT HELA (TRAWL) DI DESA MARGASARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR”

Rani Dea, Safitri (2023) “DAMPAK KEBIJAKAN PELARANGAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP PUKAT HELA (TRAWL) DI DESA MARGASARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR”. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (123Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (919Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (749Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Trawl merupakan alat tangkap berbentuk jaring berkantong, berbadan dan bersayap dilengkapi dengan pembuka jaring yang dioperasikan dengan cara ditarik atau dihela menggunakan satu kapal yang bergerak menyapu dasar perairan. Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) menegaskan bahwa perhatian sangat penting atas daya dukungan dan kelestarian sumber daya perikanan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengevaluasi dampak kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap trawl dengan menggunakan teori dari Finsterbusch and Motz (1998) yakni comparative after-only dengan mengukur keadaan kelompok sasaran yakni nelayan pengguna trawl dan kelompok kontrol yakni nelayan tradisional, apakah dampak kebijakan sesuai dengan yang diharapkan (dampak positif) atau terdapat dampak yang tidak diharapkan (dampak negatif) yang dilihat dari aspek sosial dan ekonomi dengan menggunakan teknik pendekatan yaitu metode the most significant change (MSC). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa nelayan sudah mengetahui tentang adanya kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap trawl sejak dahulu, namun nelayan masih tetap menggunakannya. Hasil kebijakan yang diharapkan tercapai justru terdapat dampak – dampak yang tidak diinginkan. Banyak nelayan dalam tersebut menyebut bahwa pemerintah tidak tegas dalam penanganan trawl sehingga yang merasa dirugikan ialah nelayan kecil. Pemerintah harus mensosialisasikan dan menyelenggarakan tentang pelatihan terpadu bagaimana mengoperasikan alat tangkap konversi, sekaligus menyiapkan rancangan mengenai pembiayaan sebagai bantuan peralihan dari trawl ke alat tangkap yang ramah lingkungan, dan menuntaskan pengukuran ulang kapal dan memfasilitasi penerbitan perizinan yang baru serta perlu adanya pengawasan terpadu dan berbasis masyarakat selama proses transisi penggunaan alat tangkap yang baru. Kata Kunci: Evaluasi Dampak dan Alat Tangkap Trawl Trawl is a net-shaped fishing tool that is bagged, bodied, and winged, equipped with a net opener that is operated by being pulled or towed by a moving vessel to sweep the seabed. The issuance of Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 2 of 2015 regarding the Prohibition of the Use of Trawl and Seine Nets emphasizes the crucial attention to the support and sustainability of fisheries resources for maximum utilization for the welfare and prosperity of the Indonesian people. Based on this, researchers evaluated the impact of the policy banning the use of trawl fishing gear using the theory of Finsterbusch and Motz (1998), specifically the comparative program-only approach by measuring the conditions of the target group, namely trawl fishermen, and the control group, namely traditional fishermen. They assessed whether the policy had the expected positive impacts or if there were unintended negative consequences, viewed from social and economic aspects, using the most significant change (MSC) method. The research results showed that fishermen were aware of the policy banning the use of trawl fishing gear for a long time, but they continued to use it. The expected policy outcomes were not achieved, and there were unintended consequences. Many fishermen mentioned that the government's handling of trawl use was not firm, and it was the small fishermen who felt disadvantaged. The government should conduct socialization and provide integrated training on how to operate environmentally friendly fishing gear, while also preparing plans for financing the transition from trawl to environmentally friendly fishing gear. This should include reassessing vessel standards and facilitating the issuance of new permits. There should also be integrated community-based monitoring during the transition process to the new fishing gear. Keywords: Impact Evaluation and Trawl Fishing Gear

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	2308832887 . Digilib
Date Deposited:	19 Feb 2024 05:03
Terakhir diubah:	19 Feb 2024 05:03
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/78998

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir