ASPEK HUKUM DALAM KOLABORASI PADA PELAYANAN KESEHATAN ANTARA TENAGA MEDIS DAN TENAGA KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT

Ananda , Melania Prawesti (2024) ASPEK HUKUM DALAM KOLABORASI PADA PELAYANAN KESEHATAN ANTARA TENAGA MEDIS DAN TENAGA KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (224Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1553Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1412Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan guna mencapai tujuan dari upaya kesehatan. Undang-undang tersebut salah satunya mengatur peran dari tenaga medis dan tenaga keperawatan yang saling berkolaborasi demi meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, sehingga perlu dilakukan pengkajian mengenai permasalahan yang ada pada kolaborasi tersebut, diantaranya: 1) bagaimana aspek hukum kolaborasi pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga keperawatan di rumah sakit?, 2) apakah persyaratan pelayanan medis yang dapat dilimpahkan ke tenaga keperawatan?, dan 3) bagaimana batasan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga keperawatan di luar kewenangan menurut undang-undang? Metode penelitian menggunakan jenis penelitian normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta peraturan pelaksana terkait. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dengan metode pengumpulan data adalah studi pustaka, serta analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa; 1) kolaborasi antara prinsip curing dokter dan prinsip caring perawat harus berjalan bersama sesuai dengan standar pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai upaya pemenuhan prestasi pada transaksi terpeutik, 2) syarat pelimpahan wewenang adalah perawat pada keadaan tertentu dapat melakukan tindakan medis selama diberi pelimpahan wewenang oleh dokter baik secara delegatif atau mandat, 3) batasan kewenangan tindakan medis oleh tenaga kesehatan dapat dikesampingkan apabila terjadi keadaan darurat (emergency), dengan syarat tenaga kesehatan mampu dan menguasai tindakan medis yang akan dilakukan untuk menyelamatkan pasien. Saran dalam penelitian ini adalah penegasan substansi kewenangan tenaga medis dan tenaga keperawatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 guna mencapai kemanfaatan, kepastian dan keadilan bagi seluruh elemen pada proses pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kata Kunci: Kolaborasi, pelimpahan wewenang, pelayanan kesehatan Indonesian government has issued the Law Number 17 of 2023 concerning in Health to achieve the goals of healthcare system. One of the law regulates, is the role of doctors and nurses who collaborate with each other to improve health services in hospitals, so it is necessary to analize the problems that exist in this collaboration, including: 1) how is the legal aspect of health service collaboration is carried out by doctors and nurses in hospitals?, 2) what are the requirements for doctors that can be delegated to nurses?, and 3) what are the limits on health services provided by doctors and nurses outside the authority according the law? The research method uses a normative research type, with a descriptive research type. The problem approach in this research is a legislative approach by examining Law of Republic of Indonesia Number 17 of 2023 and related implementing regulations. The data source used is a secondary data source with the data collection method using library research, and data analysis used is a qualitative data analysis. The results of the research and discussion show that; 1) collaboration between the doctor's curing principle and the nurse's caring principle running together in accordance with health service standards in hospitals as an effort to fulfill achievements in therapeutic transactions, 2) the condition for delegation of authority is that nurses in certain circumstances can carry out medical actions as long as they are given the delegation of authority by a doctor delegatively or mandatorily, 3) the limits on the authority of medical actions by nurses can be ruled out if an emergency occurs, provided that the health workers are capable of doing the medical actions that will be taken to save the patients. The suggestion in this research is to affirm the substance of the doctor’s and nurse’s authority in Law Number 17 of 2023 to achieve benefit, certainty and justice for all elements of the health service process in hospitals. Keywords: Collaboration, delegation of authority, health services

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2308715491 . Digilib
Date Deposited:	20 Feb 2024 06:58
Terakhir diubah:	20 Feb 2024 06:58
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/79115

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir