Laura , Naomi Rotua Gultom (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK SUARA DI INDONESIA. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (14Kb) | Preview |
|
File PDF
TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2396Kb) | Minta salinan |
||
|
File PDF
TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2245Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memainkan peran penting dalam melindungi inovasi yang ditandai dengan lahirnya karya-karya inovatif dalam merek dagang, salah satunya adalah merek suara. Merek suara merupakan jenis merek terbaru yang mendapatkan perlindungan di Indonesia berdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Namun peraturan dalam UU MIG tersebut belum secara komprehensif dan memiliki keterbatasan dalam mengatur pendaftaran merek suara di Indonesia sehingga kedepannya dapat memunculkan sengketa terhadap merek suara. Penelitian ini mengkaji mengenai (1) peraturan perlindungan hukum merek suara di Indonesia, (2) mengidentifikasi kateristik suara (soundmarks) yang dapat didaftarkan menjadi merek suara di Indonesia, dan (3) meninjau mekanisme pendaftaran merek suara di Indonesia. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Pendekatan yuridis normative dalam penelitian tesis ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa perlindungan bagi pemegang merek suara didapatkan setelah dilakukan melalui pemeriksaan subtansif yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan diundangkan dalam Berita Acara Merek. Karateristik dalam merek suara harus memenuhi unsur terpenting, yaitu keunikan dan kekhasan sebagai daya pembeda dari suara. Representasi merek suara berdasarkan UU MIG, yaitu representasi grafis berupa notasi musik dan rekaman suara. Mekanisme dalam pendaftaran merek suara harus memenuhi persyaratan dan tata cara permohonan dalam UU MIG bahwa merek tersebut tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, moralitas, agama, kesusilaan maupun ketertiban umum. Konsistensi pembentukan aturan khusus mengenai merek suara di Indonesia dapat mendorong kemauan bagi pelaku usaha untuk menyadari bahwa kekuatan pendaftaran suatu merek berdampak besar bagi suatu produk barang dan/atau jasa. Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Merek Suara, Perlindungan Hukum. Intellectual Property Rights (IPR) play an important role in protecting innovation marked by the birth of innovative works in trademarks, one of which is the sound mark. Sound brands are the latest type of brand to receive protection in Indonesia based on Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications (MIG Law). However, the regulations in the MIG Law have not been comprehensively and have limitations in regulating the registration of voice marks in Indonesia so that in the future it can lead to disputes over sound marks. This study examines (1) the regulation of legal protection of sound marks in Indonesia, (2) identifies the characteristics of sounds that can be registered as sound marks in Indonesia, and (3) reviews the mechanism of registration of sound marks in Indonesia. The problem approach used in this study is a normative juridical approach. The normative juridical approach in this thesis research uses a statute approach. In addition, this study used secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection is carried out by library research. Based on the results of the study, it shows that protection for trademark holders is obtained after being carried out through a substantive examination carried out by the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) and promulgated in the Brand Minutes. Characteristics in soundmarks must meet the most important elements, namely uniqueness and distinctiveness as a differentiating force from sound. Soundmark representation based on the MIG Law, which is a graphic representation in the form of music notation and sound recordings. The mechanism in registering a soundmarks must meet the requirements and procedures for application in the MIG Law that the mark must not contradict state ideology, morality, religion, decency or public order. The consistency of the formation of special rules regarding soundmarks in Indonesia can encourage the willingness for business actors to realize that the power of registration of a brand has a major impact on its goods and/or services. Thus, the formation and implementation of legislation on soundmarks becomes a commitment and cooperation between relevant institutions to support regulations regarding voice marks. Keywords: Intellectual Property, Soundmark, Legal Protection.
Jenis Karya Akhir: | Tesis (Masters) |
---|---|
Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Magister Hukum S2 |
Pengguna Deposit: | 2301349154 . Digilib |
Date Deposited: | 23 Feb 2024 01:44 |
Terakhir diubah: | 23 Feb 2024 01:44 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/79298 |
Actions (login required)
Lihat Karya Akhir |