PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENGAWASAN PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI PADA LAPAS KELAS IIA KOTABUMI)

Maria , Zatta Umni (2024) PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENGAWASAN PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI PADA LAPAS KELAS IIA KOTABUMI). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (91Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2111Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1848Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pemberian remisi kepada narapidana narkotika menjadi aspek penting dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran krusial dalam pengawasan pemberian remisi ini guna memastikan bahwa prosesnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Studi ini difokuskan pada Lapas Kelas IIA Kotabumi untuk menganalisis peran lembaga pemasyarakatan dalam pengawasan pemberian remisi kepada narapidana narkotika. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimanakah peran lembaga pemasyarakatan dalam pengawasan pemberian remisi kepada narapidana narkotika di Lapas Kelas IIA Kotabumi? dan Apakah faktor penghambat pemberian remisi kepada narapidana narkotika di Lapas Kelas IIA Kotabumi? Metode Penelitian menggunakan pendekatan Normatif dan Yuridis Empiris. Sumber data pada penelitian ini yaitu menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan hukum yang mengatur mengenai remisi yang ada di Lapas Kotabumi terkait pemberian remisi kepada narapidana narkotika. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris melibatkan pengumpulan data melalui studi kasus, wawancara dengan stakeholders terkait, dan analisis terhadap implementasi hukum. Data yang telah didapat selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran vital dalam proses pemberian remisi kepada narapidana narkotika. Pengawasan yang efektif dari lembaga tersebut mampu memastikan bahwa remisi diberikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan secara hukum. Secara faktual, Lapas kelas IIA Kotabumi aktif dalam reintegrasi sosial narapidana, mendukung mereka dalam bersosialisasi pasca-masalah hukum. Idealnya, Lapas ini memasyarakatkan kembali narapidana yang melanggar aturan hukum dan norma. Dari segi normatif, Lapas ini mematuhi ketentuan hukum dalam memberikan remisi, termasuk persyaratan, batasan waktu, dan prosedur administratif. . Kemudian faktor penghambat meliputi faktor sarana dan prasarana yaitu Lapas yang terbatas, kemudian faktor individu terkait keterlibatan kriminal, dan faktor Masyarakat terkait ketidaksetujuan masyarakat terhadap pemberian remisi. Faktor-faktor tersebut menjadi kendala signifikan dalam proses penilaian dan pemberian remisi. Saran yang ditujukan dalam penelitian ini yaitu guna meningkatkan efektivitas pengawasan pemberian remisi kepada narapidana narkotika, diperlukan langkahlangkah seperti peningkatan jumlah petugas yang berkualitas di lembaga pemasyarakatan, perbaikan infrastruktur, dan penguatan koordinasi antarlembaga terkait. Peningkatan kesadaran akan pentingnya pengawasan yang ketat juga perlu ditingkatkan baik di internal lembaga maupun melalui sosialisasi kepada masyarakat umum. Kemudian pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi harus terus memantau dan mengamati secara inten dan berkesinambungan tentang perilaku narapidana narkotika yang sudah atau pernah mendapatkan remisi agar menjadi pribadi yang lebih baik dan setelah bebas dari penjara tidak mengulangi kejahatannya lagi. Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Nsarkotika, Remisi. Granting remission to drug prisoners is an important aspect of the prison system in Indonesia. Prisons have a crucial role in supervising the granting of these remissions to ensure that the process runs in accordance with applicable regulations. This study focused on Kotabumi Class IIA Prison to analyze the role of prisons in supervising the provision of remissions to narcotics prisoners. The formulation of the problem in this study is: What is the role of prisons in supervising the provision of remissions to narcotics prisoners in Kotabumi Class IIA Prison? and What are the inhibiting factors for granting remission to narcotics prisoners in Kotabumi Class IIA Prison? Research Methods use Empirical Normative and Juridical approaches. The source of data in this study is using primary data sources and secondary data sources. The normative approach is carried out by analyzing the legal regulations governing remission in Kotabumi Prison related to granting remission to narcotics prisoners. Meanwhile, the empirical juridical approach involves data collection through case studies, interviews with relevant stakeholders, and analysis of legal implementation. The data obtained is then analyzed by qualitative methods. The results of the analysis show that the Penitentiary has a vital role in the process of granting remission to narcotics inmates. Effective supervision of the agency is able to ensure that remissions are granted in accordance with legally established criteria. Factually, Kotabumi Class IIA Prison is active in the social reintegration of prisoners, supporting them in socializing after legal problems. Ideally, this prison resocializes prisoners who violate the rules of law and norms. From a normative point of view, this prison complies with legal provisions in granting remissions, including requirements, time limits, and administrative procedures. . Then the inhibiting factors include facilities and infrastructure factors, namely limited prisons, then individual factors related to criminal involvement, and community factors related to community disapproval of granting remission. These factors become significant obstacles in the process of assessing and granting remission. The suggestions addressed in this study are that in order to improve the effectiveness of supervision of remission to drug prisoners, steps are needed such as increasing the number of qualified officers in prisons, improving infrastructure, and strengthening coordination between related institutions. Increasing awareness of the importance of strict supervision also needs to be increased both internally and through socialization to the general public. Then the Kotabumi Class IIA Penitentiary must continue to monitor and observe intimately and continuously about the behavior of drug inmates who have or have received remission in order to become a better person and after being released from prison do not repeat their crimes again. Keywords: Penitentiary, Nsarcotics, Remission.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308461015 . Digilib
Date Deposited:	23 Feb 2024 03:04
Terakhir diubah:	23 Feb 2024 03:04
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/79369

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir