PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN TERHADAP TANAH TANPA BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (Studi kasus Desa Mulya Jaya dengan PT Laju Perdana Indah, Oku Timur, Sumatera Selatan)

MUA’FFA , NAUFAL SHADIQ (2024) PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN TERHADAP TANAH TANPA BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (Studi kasus Desa Mulya Jaya dengan PT Laju Perdana Indah, Oku Timur, Sumatera Selatan). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (154Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1574Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1402Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penguasaan tanah oleh masyarakat harus didasarkan pada bukti kepemilikan yang kuat dan sah. Surat Keterangan Tanah merupakan alat bukti tertulis dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat dengan akta otentik yang dikeluarkan oleh PPAT ataupun Badan Pertanahan Nasional. Penggugat diminta untuk mengosongkan lahan yang sudah menjadi tanah Hak Guna Usaha Tergugat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah pertimbangan hakim terhadap sengketa penguasaan tanah tanpa bukti kepemilikan hak atas tanah ? 2) Apakah implikasi atas pertimbangan hakim terhadap sengketa penguasaan tanah tanpa bukti kepemilikan hak atas tanah ? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan konseptual, pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap sengketa penguasaan tanah tanpa bukti kepemilikan hak atas tanah yaitu bahwa bukti kepemilikan tanah Penggugat merupakan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa pada tahun 2004, sedangkan Tergugat telah menguasai lahan yang disebut Sertifikat Hak Guna Usaha No. 3 Tahun 2002 sejak tahun 1995. Sengketa pertanahan ini tanah yang diakui oleh Tergugat adalah tanah yang langsung dikuasai negara. Sehingga penguasaan lahan sebelum tahun 2002 oleh para penggugat tidak dibuktikan secara yuridis. Para Penggugat melalui kuasa hukumnya juga tidak dapat membuktikan keberadaan tanah yang belum dibayar ganti ruginya dan tidak memuat luas seluruh tanah para Penggugat. 2) Implikasi hukum terhadap putusan pengadilan yaitu apabila suatu surat tanah tersebut dinyatakan tidak benar/cacat hukum maka akan terkena risiko kehilangan kepemilikan atas tanah tersebut dan Penggugat harus mengosongkan wilayah tersebut. Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa; Pertimbangan Hakim; Surat Keterangan Tanah Land ownership by the community must be based on strong and legitimate proof of ownership. Land Certificate is an underhand written evidence that is not as strong as an authentic deed issued by a PPAT or the National Land Agency. The Plaintiff was asked to vacate the land that had become the Defendant's Cultivation Rights Title land. The problems in this research are 1) What is the judge's consideration of land tenure disputes without proof of ownership of land rights? 2) What are the implications of judges' consideration of land tenure disputes without proof of ownership of land rights? This research uses normative juridical research methods. Data collection using literature study with conceptual approach, law approach and case approach. Data collection procedures are carried out using qualitative juridical analysis. The results of the study showed that: 1) The judge's consideration in determining the decision on the land tenure dispute without proof of ownership of land rights is that the proof of ownership of the Plaintiff's land is a Land Certificate from the Village Head in 2004, while the Defendant has controlled the land called Cultivation Rights Title Certificate No. 3 of 2002 since 1995. In this land dispute, the land recognized by the Defendant is land directly controlled by the state. Therefore, the control of the land prior to 2002 by the Plaintiffs is not legally proven. The Plaintiffs through their legal counsel were also unable to prove the existence of the land for which compensation had not been paid and did not contain the total area of the Plaintiffs' land. 2) The legal implications of the court's decision are that if a land certificate is declared incorrect/legally defective, it will be exposed to the risk of losing ownership of the land and the Plaintiff must vacate the area. Keywords: Dispute Resolution; Judge's Consideration; Land Certificate

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308165025 . Digilib
Date Deposited:	29 Feb 2024 05:09
Terakhir diubah:	29 Feb 2024 05:09
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/79585

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir