POLA KOMUNIKASI KEBIJAKAN ANTAR LEMBAGA DALAM PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU TAHUN 2024 (Studi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi lampung)

DEVI , PUSPITA SARI (2024) POLA KOMUNIKASI KEBIJAKAN ANTAR LEMBAGA DALAM PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU TAHUN 2024 (Studi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi lampung). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - ABSTRACT.pdf Download (8Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3463Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Permasalahan pengawasan partisipatif yang kompleks dengan keterbatasan sumber daya dan ruang lingkup yang luas dengan pelanggaran yang terus berkembang menjadi alasan dibutuhkannya koordinasi yang baik antara Bawaslu dengan sejumlah instansi untuk mengantisipasi pelanggaran pemilu dan meningkatkan keterlibatan publik sehingga menciptakan konsep jejaring kelembagaan (networks governance) karena keterlibatan dari banyak aktor memerlukan strategi khusus agar output sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi kebijakan antar lembaga yang dibangun oleh Bawaslu Provinsi Lampung dan strategi dalam mengatasi masalah komunikasi antar lembaga peningkatan pengawasan partisiaptif. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan teori networks governance yaitu inisiasi dan fasilitasi, pengaturan jaringan dan solusi tata kelola jaringan. Data penelitian diperoleh dari hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, inisiasi dan fasilitasi proses interaksi antar aktor dengan pola komunikasi sirkular diwujudkan dengan pembentukan persepsi, penentuan sumber daya dan hasil norma mengikat melalui MoU per tahun 2023 berjumlah 61 (enam puluh satu) lembaga dan kegiatan yang berlanjut pasca pemilu 2024. Pengaturan jaringan telah memenuhi indikator network structuring dan institutional features melalui peraturan yang mengikat dengan tugas dan kewajiban tiap lembaga sebagai hasil komunikasi kebijakan. Solusi tata kelola jaringan perlu memperhatikan aspek inovasi dan kebutuhan stakeholder untuk memudahkan proses komunikasi dengan aspek collaborative platform dan management strategy yang berpengaruh pada proses hingga output komunikasi kebijakan antar lembaga. Kata Kunci : Komunikasi Kebijakan, Networks Governance, Pengawasan Partisipatif

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 350 Administrasi publik dan ilmu militer > 351 Administrasi publik
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	2308511315 . Digilib
Date Deposited:	27 Mar 2024 06:56
Terakhir diubah:	27 Mar 2024 06:56
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/79843

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir