FATWA NURMALA, SARI (2018) EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT KEGIATAN OLAHRAGA (PKOR) WAY HALIM KOTA BANDAR LAMPUNG. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
Full text not available from this repository. (Request a copy)Abstract
Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) telah banyak menyita perhatian pemerintah. Karena PKL sering kali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, jalanan menjadi tercemar, menimbulkan kerawanan sosial dan tata ruang kota menjadi kacau. Sebagai pembuat kebijakan pemerintah harus bersikap aktif dalam menentukan kebijakan terhadap para PKL tersebut. Maraknya PKL berujung pada munculnya berbagai persoalan. Ada pendapat bahwa keberadaan PKL yang semakin tidak teratur mengganggu ketertiban, keindahan serta kebersihan lingkungan. Lokasi berdagang yang sembarangan bahkan cenderung memakai bibir jalan sangat mengganggu lalu lintas baik bagi pejalan kaki maupun pengendara motor atau mobil. Selain itu, parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur juga sangat mengganggu ketertiban. Belum lagi masalah limbah atau sampah. Selama ini para PKL belum sadar akan pentingnya kebersihan sehingga keindahan di lingkungan pun sulit diwujudkan. Mutu barang yang diperdagangkan juga harus diperhatikan, sehingga nantinya tidak merugikan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim Kota Bandar Lampung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder di mana pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan PKL di kawasan PKOR Way Halim saat ini sudah semakin baik, namun belum dapat dikatakan efektif dan efisien di mana Program Pemerintah dalam Penataan PKL dalam beberapa tahun terakhir tidak secara konsisten dilaksanakan. Kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan penertiban PKL aparatur pemerintah yang bertugas sebagai penertiban para pedagang relatif sedikit dibandingkan dengan banyaknya jumlah pedagang yang ditertibkan, kemudian rencana kerja pelaksanaan kegiatan penertiban kurang efektif dan efisien, masih sulitnya untuk penerapan sanksi secara tegas terhadap para PKL yang melanggar ketentuan dan masih rendahnya kesadaran PKL untuk mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dalam penataan dan pembinaan lingkungan tempat usaha PKL.
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | ?? 300 ?? ?? 320 ?? ?? 351 ?? |
| Divisions: | Fakultas ISIP > Prodi Administrasi negara |
| Depositing User: | UPT . Desi Zulfi Melasari |
| Date Deposited: | 04 Sep 2024 04:05 |
| Last Modified: | 04 Sep 2024 04:05 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/80379 |
Actions (login required)
 |
View Item |