ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS WISMA ATLET (STUDI PUTUSAN No. 1616 K/Pid.Sus/2013 & No. 2223 K/Pid.Sus/2012)

Theo Krishnanda, 1112011350 (2015) ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS WISMA ATLET (STUDI PUTUSAN No. 1616 K/Pid.Sus/2013 & No. 2223 K/Pid.Sus/2012). Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

[img]
Preview
File PDF
ABSTRAK.pdf

Download (160Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
COVER DALAM.pdf

Download (242Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
MENYETUJUI.pdf

Download (229Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
MENGESAHKAN.pdf

Download (221Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (103Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf

Download (180Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
MOTO.pdf

Download (114Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
SANWACANA.pdf

Download (88Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
DAFTAR ISI.pdf

Download (149Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB I.pdf

Download (323Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB II.pdf

Download (273Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB III.pdf

Download (96Kb) | Preview
[img] File PDF
BAB IV.pdf
Restricted to Hanya pengguna terdaftar

Download (239Kb)
[img]
Preview
File PDF
BAB V.pdf

Download (85Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (89Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Disparitas putusan membawa dampak yang negatif bagi proses penegakan yaitu timbulnya rasa ketidakpuasan masyarakat sebagai pencari keadilan yang akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum. Disparitas putusan tak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah (1) Mengapa terjadi disparitas putusan hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam kasus Wisma Atlet? (2) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi kasus Wisma Atlet? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data sekunder di peroleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber. Hakim dalam sistem hukum pidana Indonesia mempunyai kebebasan yang luas untuk memilih jenis pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, sebab dalam hukum pidana Indonesia menganut sistem alternatif dalam pengancaman pidana dalam undang-undang. Perbedaan atau jarak ancaman pidana dalam suatu pasal sering ditemui memiliki jarak ancaman pidana yang jauh, sehingga dalam hal ini penjatuhan pidana dapat terjadi disparitas. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan dapat menjadi dasar berat ringannya suatu putusan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan: (1) Terjadi Disparitas putusan hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi kasus Wisma Atlet di karenakan adanya faktor hukum yaitu Pengaturan antara pidana minimum dan maksimum yang memberikan keleluasaan hakim dalam menjatuhkan pidana, Adanya perbedaan dakwaan dan yang terbukti oleh hakim dan kedudukan pelaku dalam kasus ini. (2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi kasus Wisma Atlet harus memenuhi unsur yuridis, filosofis dan sosiologis yaitu setiap orang berhak mendapatkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pelaku serta keadilan. Saran yang dapat di sampaikan adalah dalam mengambil keputusan, hakim seharusnya bersifat adil dan profesional tanpa ada tekanan dari pihak lain. Hukum sesungguhnya dibuat dan ditegakkan untuk mewujudkan keadilan namun hukum dan keadilan memang tidak selalu sejalan, oleh karena itu hakim harus siap menerima amanah ini dengan kekuatan moralitas yang tinggi dan kejeniusan pikiran yang memadai serta kesungguhan hati nurani selalu disentuh bimbingan nilai-nilai agama. Masyarakat membutuhkan para penegak hukum yang adil tanpa pandang bulu memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.. Kata kunci: Disparitas, Putusan, Korupsi, Wisma.

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek: > > Hukum Pidana
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit: 4763571 . Digilib
Date Deposited: 08 Apr 2015 02:28
Terakhir diubah: 08 Apr 2015 02:28
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/8050

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir