KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM RANGKA KOTA LAYAK ANAK

Ahmad Musthafa , A’zhom (2024) KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM RANGKA KOTA LAYAK ANAK. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (62Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2070Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1910Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggungjawab pemerintah daerah dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak berhadapan dengan hukum dan untuk mendeskripsikan kebijakan kota layak anak pemerintah kota bandar lampung dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach), dan Pendekatan Kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukan : 1) pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam melindungi hak anak yang terlibat dalam proses hukum melalui berbagai upaya seperti perlindungan, pendampingan hukum, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Berdasarkan teori tanggung jawab negara, pemerintah diharapkan menyediakan layanan yang memenuhi standar perlindungan anak, termasuk fasilitas ramah anak dan dukungan professional; 2) Kebijakan Kota Layak Anak Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum meliputi Program dan Kegiatan : a) Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA); b. Pengembangan Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA); c. Sosialisasi dan Edukasi Mengenai Hak Anak; d. Penyediaan Rumah Aman Atau Lembaga Perlindungan Anak Sementara; dan e) Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Perlindungan Anak. Kata kunci : Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Kota Layak Anak (KLA), Pemerintah Daerah This study aims to analyze the responsibility of local governments in fulfilling and protecting the rights of children in conflict with the law and to describe the child-friendly city policy of the Bandar Lampung city government in implementing the fulfillment of the rights of children in conflict with the law. This study uses the Statute Approach, Conceptual Approach, Case Approach. The results of the study show: 1) local governments have a great responsibility in protecting the rights of children involved in the legal process through various efforts such as protection, legal assistance, rehabilitation, and social reintegration. Based on the theory of state responsibility, the government is expected to provide services that meet child protection standards, including child-friendly facilities and professional support; 2) The KLA Policy of the Bandar Lampung City Government in the Framework of Fulfilling the Rights of Children in Conflict with the Law includes Programs and Activities: a) Family Learning Center (PUSPAGA); b. Development of Integrated Service Units for the Protection of Women and Children (UPT PPA); c. Socialization and Education Regarding Children's Rights; d. Provision of Safe Houses or Temporary Child Protection Institutions; and e) Increasing the Capacity of Law Enforcement Officers in Child Protection. Keywords: Children in Conflict with the Law (ABH), Child-Friendly City (KLA), Local Government.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2308512374 . Digilib
Date Deposited:	19 Dec 2024 08:25
Terakhir diubah:	19 Dec 2024 08:25
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/80892

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir