ANALISIS YURIDIS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM LAYANAN PINJAMAN ONLINE

MAYDA , ALYANI (2024) ANALISIS YURIDIS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM LAYANAN PINJAMAN ONLINE. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (1001Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2201Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (2202Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Dalam konteks layanan pinjaman online hubungan hukum antara debitur dan kreditur sangat penting mengenai transparasi, asas keseimbangan dan asas kewajaran. Namun dengan adanya ketidakseimbangan dalam membebankan bunga dan biaya layanan yang tinggi kepada debiturnya dapat mengakibatkan perbuatan melawan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai 1). akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan penyelenggara dalam kewajaran penerapan biaya layanan serta biaya suku bunga dalam layanan pinjaman online, 2). peran OJK dalam pengawasan pinjaman online dan 3). akibat hukum bagi OJK sebagai penyelenggara dan debitur pengguna pinjaman online setelah adanya putusan kasasi Mahkamah Agung No. 1206 K/Pdt/2024. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan statute approach. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Serta analisis data yang digunakan merupakan analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukan bahwa pelaksanaan pinjaman online, sebagaimana kasus ini terjadi pada pinjaman online telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian konsumen atas kelalaian penyelenggara terhadap regulasi yang telah diatur oleh OJK. Selain itu penyelenggara dapat dijatuhi gugatan tuntutan kerugian karna terdapat pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini konsumen. Sehingga sangat penting untuk dilakukan upaya pengawasan kepada pelaku usaha dan OJK juga telah menghormati putusan kasasi MA No. 1206 K/Pdt/2024 dengan melakukan surat peringatan, penonaktifkan, atau menutup akses pelaku terhadap layanan. Serta akibat hukum yang timbul dari tindakan tesebut, OJK diharapkan dapat memperkuat regulasi dan memelihara pengawasan pinjaman online dan akibat hukum bagi masyarakat dapat dilakukan uji kelayakan keuangan dalam pengajuan pinjaman. Kata Kunci: Perjanjian, Perbuatan Melawan Hukum, Pinjaman Online In the context of online loan services, the legal relationship between debtors and creditors is very important regarding transparency, the principle of balance and the principle of fairness. However, the imbalance in charging high interest and service fees to debtors can result in unlawful acts. The problems in this study are 1). the consequences of unlawful acts committed by the organizer in the fairness of the application of service fees and interest rates in online loan services, 2). the role of OJK in supervising online loans and 3). legal consequences for OJK as an organizer and online loan user debtors after the Supreme Court cassation decision No. 1206 K/Pdt/2024. This research uses normative research with descriptive analysis type. The problem approach in this research is the statute approach. The data collection method used in this research is literature study. And the data analysis used is qualitative analysis. The results of this research and discussion show that the implementation of online loans, as this case occurs in online loans, has committed a tort that causes consumer losses due to the negligence of the organizers of the regulations that have been regulated by the OJK. In addition, the organizer can be sued for damages because there are parties who feel harmed in this case consumers. So it is very important to make efforts to supervise business actors and OJK has also respected the Supreme Court cassation decision No. 1206 K/Pdt/2024 by conducting warning letters, deactivating, or closing the perpetrator's access to services. As well as the legal consequences arising from these actions, OJK is expected to strengthen regulations and maintain supervision of online loans and the legal consequences for the community can be carried out financial feasibility tests in applying for loans. Keywords: Agreement, Unlawful Act, Online Loan

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308864810 . Digilib
Date Deposited:	16 Jan 2025 06:27
Terakhir diubah:	16 Jan 2025 06:27
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/81164

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir