ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM DIHUBUNGKAN DENGAN LINGKUP PEKERJAAN-PEKERJAAN RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kot)

MUHAMMAD , HARIFANSYAH (2025) ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM DIHUBUNGKAN DENGAN LINGKUP PEKERJAAN-PEKERJAAN RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kot). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (77Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1036Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (1036Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang membawa senjata tajam, kecuali untuk keperluan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk menjalankan hak sah dari suatu pekerjaan. Dalam kasus ini, pelaku membawa senjata tajam berupa pisau garpu karena sebelumnya membantu istrinya mempersiapkan kebutuhan dagangan di warung. Secara refleks, ketika diminta istrinya untuk menemui dan memanggil seseorang, pelaku membawa senjata tersebut dan memasukkannya ke pinggangnya. Pelaku kemudian ditangkap saat berlangsungnya Operasi Cempaka. Pada penelitian ini akan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap orang yang membawa senjata tajam dihubungkan dengan lingkup pekerjaanpekerjaan rumah tangga. Rumusan masalah pada penelitan ini yaitu apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang membawa senjata tajam secara tanpa izin dihubungkan dengan lingkup pekerjaanpekerjaan rumah tangga dan apakah hukum pengadilan yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan keadilan substantif Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanggamus, dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Tahap yang akan dilakukan yaitu seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data, lalu data akan diolah akan dipaparkan dalam bentuk uraian dan secara kualitatif. Hasil penelitan mengenai dasar pertimbangan hukum hakim yaitu aspek yuridis didasarkan pada bukti yang ada, sementara aspek filosofis dan sosiologis menekankan keadilan, rehabilitasi, dan relevansi dengan norma Masyarakat, 2 Muhammad Harifansyah sedangkan hukum pengadilan yang dijatuhkan mengenai keadilan susbtantif yaitu keadilan harus memberikan perlakuan setara dan mempertimbangkan konteks serta dampak tindakan, sehingga penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana sangat penting untuk menciptakan ketertiban dan mencegah tindakan kriminal di masa depan. Saran pada penelitian ini yaitu menekankan pentingnya peningkatan pemahaman hukum di kalangan penegak hukum, seperti hakim dan jaksa, melalui pelatihan berkelanjutan serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses hukum untuk meningkatkan kepatuhan. Disarankan pula agar konteks sosial dan budaya diperhatikan dalam penjatuhan hukuman, serta perlunya program sosialisasi hukum yang efektif mengenai penggunaan senjata tajam. Untuk meningkatkan penegakan hukum dan keadilan substanitif terkait penggunaan senjata tajam, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan, termasuk melalui edukasi, pengawasan yang ketat, serta penerapan pendekatan restorative justice. Pemberdayaan komunitas dan evaluasi berkala terhadap kebijakan hukum juga krusial untuk memastikan relevansi dan efektivitas regulasi yang ada. Kata Kunci : Pertimbangan Hukum Hakim, Senjata Tajam, Pekerjaan Rumah tangga. ABSTRACT LEGAL CONSIDERATIONS OF JUDGES IN IMPOSING PENALTIES ON INDIVIDUALS CARRYING SHARP WEAPONS IN CONNECTION WITH HOUSEHOLD WORK (Case Study of Decision No. 135/Pid.Sus/2023/PN Kot) By : MUHAMMAD HARIFANSYAH Law No. 12 of 1951, Article 2 Paragraph 1, states that carrying sharp weapons is prohibited unless for agricultural purposes, household work, or the exercise of a legitimate right associated with work. In this case, the defendant carried a sharp weapon in the form of a fork knife after helping his wife prepare goods for their shop. Reflexively, when asked by his wife to meet and call someone, the defendant brought the weapon and placed it in his waistband. The defendant was later arrested during an Operation Cempaka. This study aims to analyze the judge’s legal considerations in imposing penalties on individuals carrying sharp weapons in relation to household work. The research questions are: What legal basis did the judge use in imposing a penalty on the defendant who carried a sharp weapon without permission, in the context of household work And, did the court's ruling align with substantive justice. This study uses both normative and empirical juridical methods, with primary and secondary data. The research sources include judges from the Kot Agung District Court, prosecutors from the Tanggamus District Prosecutor’s Office, and criminal law lecturers from the Faculty of Law, University of Lampung. The research process includes data selection, classification, and systematization, followed by qualitative analysis and presentation of the findings. The results reveal that the legal basis for the judge’s decision was primarily juridical, based on available evidence. Philosophical and sociological aspects emphasized justice, rehabilitation, and relevance to societal norms. As for the substantive justice aspect, the ruling aimed to ensure equality and consider the context and impact of the defendant's actions. The application of restorative justice principles in the criminal justice system was found to be crucial for maintaining order and preventing future crimes. The study recommends enhancing the legal understanding of law enforcement officers, such as judges and prosecutors, through continuous training, and 4 Muhammad Harifansyah promoting active community involvement in the legal process to improve complianc e. Additionally, it suggests considering the social and cultural context in sentencing, and implementing effective legal education programs regarding the use of sharp weapons. To improve law enforcement and ensure substantive justice in cases involving sharp weapons, collaboration between the government and society is essential. This includes education, strict supervision, and the application of restorative justice approaches. Empowering communities and regularly evaluating legal policies are also crucial to ensuring the relevance and effectiveness of existing regulations. Keywords : Legal Considerations of Judges, Sharp Weapons, Household Work.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308682230 . Digilib
Date Deposited:	20 Jan 2025 08:50
Terakhir diubah:	20 Jan 2025 08:50
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/81241

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir