KAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI (CORPORATE CRIMINAL RESPONSIBILITY) PADA KUHP NASIONAL

Ma’sum , Irva’i (2024) KAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI (CORPORATE CRIMINAL RESPONSIBILITY) PADA KUHP NASIONAL. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (253Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1139Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (921Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Sebelum disahkanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional hanya manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pidana oleh Wetboek Van Strafrecht (WvS) artinya hanya manusia yang dapat dipersalahkan dalam suatu peristiwa tindak pidana. Maka apabila dalam suatu korporasi terjadi suatu tindak pidana, maka pertanyaanya siapa yang yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Permasalahan dalam tesis ini adalah untuk menganalisa bagaimana praktik pertanggungjawaban korporasi sebelum adanya KUHP Nasional dan untuk menganalisa bagaimana formulasi pertanggungjawaban korporasi berdasarkan KUHP Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, kemudian diolah dan dianalisis. Adapun hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan penegakan hukum terhadap korporasi saat ini walaupun dalam KUHP belum diatur sebagai subjek tindak pidana akan tetapi pada praktiknya penjatuhan putusan pidana korporasi telah banyak di terapkan di berbagai putusan pengadilan di Indonesia dan formulasi pertanggungjawaban korporasi menurut peraturan baru Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional ada beberapa bentuk yakni pidana denda, pidana tambahan, dan sanksi administrasi. Adapun Saran dalam penelitian ini adalah Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korporasi harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dukungan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim, kemudian penyesuaian pemberian sanksi terhadap pelaku harus seadiladilnya sesuai apa yang di perbuat agar adanya efek jerah dari pelaku kejahatan tersebut. Dan Perlu adanya sosialisasi terkait pertanggungjawaban pidana korporasi kepada masyarakat dan korporasi agar hak-hak masyarakat yang di jamin oleh undang-undang dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kata Kunci: Korporasi, Formulasi, Pertanggungjawaban pidana, KUHP Before the enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code or the National Criminal Code, only humans were considered as subjects of criminal law by the Wetboek Van Strafrecht (WvS), meaning that only humans can be blamed for a criminal act. So if a criminal act occurs in a corporation, the question is who should be held criminally responsible. The problem in this thesis is to analyze how corporate accountability practices were before the National Criminal Code and to analyze how corporate accountability is formulated based on the National Criminal Code. This study uses a normative juridical approach. Normative Juridical Research is carried out on theoretical matters of legal principles, then processed and analyzed. The results of the research and discussion in this study can be concluded that law enforcement against corporations today, although in the Criminal Code it has not been regulated as a subject of a criminal act, in practice the imposition of criminal sentences on corporations has been widely applied in various court decisions in Indonesia and the formulation of corporate accountability according to the new regulations of the Republic of Indonesia Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code (KUHP) there are several forms, namely criminal fines, additional penalties, and administrative sanctions. The suggestion in this study is that the application of sanctions against perpetrators of corporate crimes must be carried out in accordance with applicable laws and regulations with the support of law enforcement officers such as the Police, Prosecutors and Judges, then the adjustment of the imposition of sanctions on the perpetrators must be as fair as possible according to what was done so that there is a deterrent effect on the perpetrators of the crime. And there needs to be socialization regarding corporate criminal accountability to the community and corporations so that the rights of the community guaranteed by law can be implemented properly. Keywords: Corporations, Formulation, Criminal liability, KUHP.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2308199926 . Digilib
Date Deposited:	22 Jan 2025 01:46
Terakhir diubah:	22 Jan 2025 01:46
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/81285

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir