PENERAPAN PIDANA PENGGANTI DENDA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH) DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDAR LAMPUNG

LUH, YUKE ARIYANTI (2025) PENERAPAN PIDANA PENGGANTI DENDA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH) DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (654Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3152Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (2985Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pidana pengganti denda atau pelatihan kerja merupakan salah satu pidana pengganti pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Disebutkan apabila seorang anak diancam dengan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, pidana denda kemudian akan diganti dengan pidana pelatihan kerja. Penelitian ini berfokus dan bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi bagaimana penerapan pidana pengganti denda terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan (2) mengungkapkan faktor penghambat dalam penerapan pidana pengganti denda terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder, Narasumber merupakan Kasi Registrasi & Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, menunjukkan bahwa penerapan pidana pengganti denda atau pelatihan kerja di Bandar Lampung hingga saat ini telah cukup baik, meskipun terdapat beberapa hambatan. Langkah pertama yang akan dilakukan PK sebelum dilakukannya pelatihan kerja ialah melakukan assessment atau penilaian terlebih dahulu oleh PK (Pembimbing Kemasyarakatan). Pelatihan kerja di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dibagi menjadi 2 (dua) bidang yakni, latihan kerja bidang keterampilan dan kepribadian. Sampai saat ini Bapas Bandar Lampung memiliki 22 (dua puluh dua) Pokmas Lipas (Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan) yang telah disepakati bersama. Balai Pemasyarakatan melakukan berbagai upaya guna memastikan pidana pengganti denda atau pelatihan kerja berjalan efektif serta memberikan efek jera kepada Anak. Faktor penghambat dalam penerapan pidana pelatihan kerja ini adalah pokmas yang bekerja sama belum memenuhi untuk pelatihan kerja bidang kepribadian, tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, orang tua dan keluarga kurang mengawasi, stigma masyarakat, serta sarana dan prasarana. Saran dari penelitian ini ialah pertama, waktu pelaksanaan pelatihan kerja sebaiknya mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 yang telah berlaku agar hasilnya pula dapat lebih maksimal, pembimbing kemasyarakatan sebaiknya memberi pengarahan lebih lanjut kepada orang tua dan keluarga Anak bahwa mereka memegang peranan penting agar Anak tidak melakukan recidive. Kedua, terkait latihan kerja bidang kepribadian sebaiknya diperbanyak kerja sama dengan pokmas di bidang tersebut agar Anak maksimal dalam memperbaiki kepribadian mereka. Sehingga dengan tingkat kesadaran orang tua dan keluarga tersebut dapat membantu untuk menekan angka recidive yang dilakukan oleh Anak. Kata kunci: Penerapan Pidana, ABH, Anak, Pengganti Denda, Pelatihan Kerja. Punishment in lieu of fine or work training is one of the punishments in lieu of fine as stipulated in the Law on Juvenile Justice System. It is stated that if a child is threatened with cumulative punishment, namely imprisonment and fine, the fine will then be replaced with work training punishment. This research focuses and aims to: (1) identify how the application of punishment in lieu of fines against Children in Conflict with the Law (ABH) at the Correctional Center Class I Bandar Lampung and (2) reveal the inhibiting factors in the application of punishment in lieu of fines against children in conflict with the law (ABH) at the Correctional Center Class I Bandar Lampung. This research uses normative juridical and empirical juridical approaches. The types of data used, namely primary data and secondary data, the resource persons are the Head of Registration & Classification of the Class I Bandar Lampung Child Special Development Institution, the Head of the Class I Bandar Lampung Correctional Center, Community Counselors at the Class I Bandar Lampung Correctional Center, Child Clients at the Class II Bandar Lampung Correctional Center, and Lecturers in the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis using qualitative descriptive analysis. Based on the results of research and discussion, it shows that the implementation of punishment in lieu of fines or job training in Bandar Lampung until now has been quite good, although there are several obstacles. The first step that will be taken by the PK before the job training is to conduct an assessment or assessment first by the PK (Community Supervisor). Job training at the Correctional Center Class II Bandar Lampung is divided into 2 (two) fields, namely, work training in the field of skills and personality. Until now Bapas Bandar Lampung has 22 (twenty-two) Pokmas Lipas (Community Care Groups) that have been agreed upon. The Correctional Center makes various efforts to ensure that the punishment in lieu of fines or work training is effective and provides a deterrent effect tojuvenile. The inhibiting factors in the implementation of this work training punishment are that the cooperating community groups have not met the requirements for work training in the field of personality, not in accordance with applicable regulations, parents and family lack of supervision, community stigma, and facilities and infrastructure. Suggestions from this research are first, the time for implementing job training should follow Law Number 11 of 2012 and Government Regulation Number 58 of 2022 which have been in effect so that the results can also be maximized, community supervisors should provide further direction to parents and families of children that they play an important role so that children do not recidivism. Secondly, related to work training in the field of personality, cooperation with community groups in this field should be increased so that children are maximized in improving their personality. So that the level of awareness of parents and families can help to reduce the number of recidivism committed by children. Keywords: Application of Criminal Justice, ABH, Children, Replacement of Fines, Job Training.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308508039 . Digilib
Date Deposited:	23 Jan 2025 07:45
Terakhir diubah:	23 Jan 2025 07:45
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/81378

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir