KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TANPA PENJATUHAN PIDANA UNTUK MENGURANGI OVER CROWDED PENGHUNI LEMBAGA PEMASYRAKATAN

RIO AGUS , SETIAWAN (2024) KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TANPA PENJATUHAN PIDANA UNTUK MENGURANGI OVER CROWDED PENGHUNI LEMBAGA PEMASYRAKATAN. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (15Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1539Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1196Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan penegakan hukum tanpa penjatuhan pidana sebagai upaya untuk mengurangi overcrowded penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah narapidana yang melebihi kapasitas, lembaga pemasyarakatan menghadapi tantangan serius dalam hal rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen di Polresta Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia sudah mengenal bentuk-bentuk alternatif di dalam beberapa peraturan perundang-undangan dalam mengatasi overcrowded. Implementasi penegakan hukum merupakan langkah strategi untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas di penjara. kebijakan-kebijakan pemidanaan yang tidak mengutamakan penggunaan pemenjaraan sebagai satu-satunya bentuk penghukuman, merupakan upaya dalam mengurangi overkapasitas. Optimalisasi Kebijakan restorative justice dimana yang hanya memberikan kemungkinan bagi pelaku dan korban untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan. pendekatan keadilan restoratif menjadi landasan dalam kebijakan ini, yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Saran hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum yang lebih baik dan mendorong reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia. Restorative justice merupakan solusi bagi penegak hukum dalam mengurangi jumlah input lembaga pemasyarakatan di Lapas Kelas I Rajabasa. Kata Kunci: Kebijakan Penegakan Hukum, Lembaga Permasyarakatan, Sistem Penjatuhan, Overcrowded This study aims to examine and analyze the implementation of law enforcement policies without the imposition of punishment as an effort to reduce overcrowding in correctional institutions in Indonesia. With the increasing number of prisoners exceeding capacity, correctional institutions face serious challenges in terms of rehabilitation and social reintegration. The research methods used are normative and empirical approaches, with data collection through interviews, observations, and document studies at the Bandar Lampung Police, Bandar Lampung District Attorney's Office, Tanjung Karang District Court, and Rajabasa Correctional Institution. The results show that Indonesia has recognized alternative forms in several laws and regulations in overcoming overcrowded. Implementation of law enforcement is a strategic step to overcome the problem of overcapacity in prisons. Sentencing policies that do not prioritize the use of imprisonment as the only form of punishment, are an effort to reduce overcapacity. Optimization of restorative justice policies which only provide the possibility for perpetrators and victims to resolve problems in a peaceful and familial manner. the restorative justice approach is the foundation of this policy, which emphasizes the restoration of relationships between perpetrators, victims, and society. Suggestions from this research can contribute to the development of better legal policies and encourage the reform of the correctional system in Indonesia. Restoration justice is a solution for law enforcement in reducing the number of inputs to correctional institutions in Rajabasa Class I Correctional Facility. Keywords: Law Enforcement Policy, Correctional Institutions, Sentencing System, Overcrowded

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2308092658 . Digilib
Date Deposited:	24 Jan 2025 06:51
Terakhir diubah:	24 Jan 2025 06:51
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/81387

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir