EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMBENTUKAN PERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG

Maria , Agustina (2025) EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMBENTUKAN PERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (75Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1814Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1704Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan badan hukum daerah sering kali tidak maksimal, terutama jika kualitas Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan kurang memadai. Pengkajian yang kurang mendalam atau pengawasan yang hanya bersifat formalitas membuat proses revisi dan evaluasi terhadap rancangan produk hukum menjadi lebih lama, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam pengesahannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengawasan Pembentukan Perda Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) di Provinsi Lampung dan untuk menganalisis Efektivitas Pengawasan Pembentukan Perda PDRD di Provinsi Lampung. Metode yang digunakan adalah yurudis normatif. Sumber data menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengawasan terhadap Perda PDRD Provinsi Lampung dilakukan secara preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan terhadap Perda PDRD, yaitu dengan terlebih dahulu dievaluasi oleh pemerintah pusat sebelum ditetapkan menjadi Perda. Pengawasan Pembentukan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Lampung telah dilaksanakan baik secara internal oleh pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung, serta secara eksternal oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum. Konstruksi pengawasan pada setiap tahapan dan oleh berbagai pihak saat ini memberikan praktik check and balances yang baik dalam proses pembentukan Perda PDRD maupun Perda secara umum. Kata kunci: Pengawasan, Peraturan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah The supervision conducted by Regional People's Representative Councils and regional legal bodies is often suboptimal, especially when the quality of human resources responsible for oversight is inadequate. Superficial assessments or purely formalistic supervision result in prolonged revisions and evaluations of draft legal products, causing delays in their enactment. This study aims to analyze the supervision of the formation of Regional Regulations on Regional Taxes and Retributions (PDRD) in Lampung Province and to evaluate the effectiveness of such supervision. The research method used is normative juridical, with secondary data as the primary source. The results of the study indicate that the supervision of PDRD Regional Regulations in Lampung Province is carried out both preventively and repressively. Preventive supervision is conducted by having the PDRD Regional Regulations evaluated by the central government before being enacted. The supervision of the formation of Regional Regulations on Regional Taxes and Retributions in Lampung Province has been implemented both internally by the Lampung Provincial Government and the Lampung Provincial DPRD and externally by the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Law and Human Rights. The supervisory framework at each stage and by various parties currently ensures a good practice of checks and balances in the process of forming PDRD Regional Regulations and Regional Regulations in general. Keywords: Supervision, Regional Regulations, Regional Taxes and Regional Retributions

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2308790207 . Digilib
Date Deposited:	24 Jan 2025 04:18
Terakhir diubah:	24 Jan 2025 04:18
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/81394

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir