HARMONISASI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN SEBAGAI PROTOKOL TAMBAHAN KONVENSI TOC(TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME) DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

0412011259, Yeyen Rismiyanti (2009) HARMONISASI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN SEBAGAI PROTOKOL TAMBAHAN KONVENSI TOC(TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME) DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. UNSPECIFIED.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (10Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (46Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (176Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (14Kb) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (82Kb)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (9Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER.pdf

Download (22Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (12Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (89Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MENGESAHKAN.pdf

Download (24Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MOTTO.pdf

Download (6Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
PENGESAHAN.pdf

Download (5Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (14Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
SANWACANA.pdf

Download (10Kb) | Preview

Abstrak

Abstrak Bertambah maraknya masalah perdagangan perempuan dan anak di berbagai negara, terutama negara-negara berkembang telah menjadi perhatian masyarakat internasional terutama perserikatan bangsa-bangsa, Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children, yang selanjutnya disebut sebagai Protokol Trafficking adalah salah satu protocol tambahan dari Konvensi TOC (Transnational Organized Crime) yang dihasilkan oleh PBB dan merupakan instrument internasional yang sangat membantu dalam pencegahan dan memerangi kejahatan perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan dan anak. Pemerintah Indonesia telah ikut menandatangani serta meratifikasi Konvensi berserta protocol tambahannya tersebut dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, sedangkan Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) merupakan undang-undang yang di bentuk beberapa tahun sebelum Indonesia meratifikasi ketentuan internasional tersebut, dengan demikian maka perlu adanya harmonisasi antara ketentuan hukum internasional dengan ketentuan yang ada di hukum nasional Indonesia dengan tetap menyesuaikan dan memperhatikan isi dari ketentuan hukum nasional Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah berusaha untuk menjelaskan mengenai harmonisasi pengaturan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak berdasarkan protocol Trafficking dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, tujuannnya adalah agar mengetahui keharmonisasian Pengaturan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak berdasarkan Protocol Trafficking dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan tipe penelitian deskriptif, pendekatan masalah dilakukan secara yuridis, yaitu kajian terhadap peraturan perundangundangan, serta sumber dan jenis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti pengertian perdagangan orang, tujuan, dan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan sudah mencakup atau mengadopsi isi dari ketentuan pengaturan yang terdapat dalam protocol trafficking, hal ini karena meskipun Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO dibentuk sebelum Indonesia meratifikasi Protokol tersebut dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, namun Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan wujud komitmen Indonesia dalam melaksanakan Protocol Trafficking yang bertujuan mencegah, memberantas dan menghukum perdagangan orang khusus perdagangan perempuan dan anak, yang sebelumnya ditandatangani pada waktu Protocol Trafficking tersebut dibentuk di Palermo Italia pada tahun 2000, perbedaan kedua sistem hukum tersebut hanya pada lingkup berlakuny, dimana ketentuan dalam Undang-undang N0. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO wilayah cakupannya lebih sempit dibanding dengan Protokol Trafficking yang merupakan ketentuan Internasional yang mengatur mengenai perdagangan orang pada umumnya dan perdagangan perempuan dan anak pada khususnya secara universal. Kata kunci : Harmonisasi, Perlindungan Hukum, Perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan dan anak.

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: A General Works = Karya Karya Umum
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: IC-STAR . 2015
Date Deposited: 13 Apr 2015 05:00
Last Modified: 09 Sep 2015 07:17
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/8152

Actions (login required)

View Item View Item