KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

ANGELINA MISYEL, WIJAYA (2025) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (1108Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2450Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1873Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Peningkatan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) setiap tahunnya menimbulkan tantangan serius dalam hal pelindungan ketenagakerjaan, terutama bagi PMI yang bekerja di sektor informal dan kategori pekerjaan “3-D Jobs” (Dirty,Dangerous, Demeaning). Pekerjaan ini selalu diiringi dengan risiko tinggi seperti eksploitasi, kekerasan, dan kondisi kerja tidak layak, sementara pelindungan bagi PMI nonprosedural semakin sulit untuk diberikan pelindungan dikarenakan bekerja di luar skema penempatan resmi pemerintah.Penelitian ini mengkaji kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melindungi PMI, yang menggarisbawahi pentingnya upaya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini menggunakan metodologi normatif, penelitian ini menganalisis bahwasannya regulasi (regeling) dan keputusan administratif (beschikking) berperan penting dalam mengelola pelindungan PMI baik sebelum maupun setelah bekerja. Pelindungan PMI di luar negeri juga bersinggungan dengan inisiatif global yang lebih luas yang bertujuan untuk mempromosikan pekerjaan layak, mengurangi kesenjangan, membina kerangka kelembagaan yang kuat, dan memberantas kemiskinan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: 1) Pelindungan pekerja migran mencakup lima skema penempatan, dengan skema mandiri menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. 2) Pekerja migran asal Lampung bekerja di sektor informal dan termasuk dalam kategori 3-D Jobs (Dirty, Dangerous, Demeaning). Berdasarkan identitas kependudukan yang dimiliki, pemerintah daerah dapat bersikap aktif atau pasif dalam menangani permasalahan pekerja migran yang bekerja di luar negeri.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 344 Hukum ketenagakerjaan, buruh, sosial, pendidikan dan budaya
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308004593 . Digilib
Date Deposited:	30 Jan 2025 12:19
Terakhir diubah:	30 Jan 2025 12:19
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/81596

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir