PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH SISA YANG MASIH DAPAT DIFUNGSIKAN DARI HASIL KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS: PEMBANGUNAN BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG)

FIRMANSYAH, FIRMANSYAH (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH SISA YANG MASIH DAPAT DIFUNGSIKAN DARI HASIL KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS: PEMBANGUNAN BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (57Kb) | Preview
	File PDF FILE THESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1216Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF FILE THESIS FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (902Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tanah sisa pada kegiatan pengadaan tanah merupakan bagian dari satu bidang tanah yang hanya sebagian tanahnya yang masuk dalam kegiatan pengadaan tanah. Tanah sisa yang ada pada kegiatan pengadaan tanah pembangunan Bendungan Way Sekampung sebagian besar merupakan tanah yang belum terdaftar (belum bersertipikat). Pada pengaturannya pemerintah belum memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap tanah sisa yang belum terdaftar. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis pengaturan negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tanah sisa kegiatan pengadaan tanah pembangunan Bendungan Way Sekampung dan menemukan kebijakan hukum yang dapat dilakukan terhadap tanah sisa dalam rangka percepatan pendaftaran tanah. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengolahan data penelitian menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi wawancara dengan narasumber. Analisis data penelitian dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara belum memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap tanah sisa yang masih dapat difungsikan tanahnya dan belum terdaftar. Pemerintah seharusnya dapat membuat suatu kebijakan hukum terhadap tanah sisa yang belum terdaftar tersebut untuk dilakukannya pendaftaran tanah sampai akhirnya diterbitkan sertipikat hak atas tanah. Karena pada pengumpulan data yang dilakukan oleh Satgas A dan Satgas B pengadaan tanah merupakan persyaratan yang dibutuhkan untuk kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yakni data fisik dan data yuridis. Maka secara tidak langsung dapat mempermudah dan mempercepat kegiatan pendaftaran tanah tersebut.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2308194000 . Digilib
Date Deposited:	30 Jan 2025 13:13
Terakhir diubah:	30 Jan 2025 13:13
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/81669

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir