KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERWUJUDAN KEADILAN PEMILU DI INDONESIA

ELSYE MELY , ANDINI (2025) KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERWUJUDAN KEADILAN PEMILU DI INDONESIA. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (15Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3122Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2952Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kontestasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah merupakan amanah atas suatu negara yang berbentuk demokrasi. Undang-undang memberikan tugas dan wewenang kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pengawasan dan penegakan hukum Pilkada baik adminitrasi maupun pidana demi mewujudkan Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil dalam mewujudkan keadilan pemilu dan pilkada (elektoral justice). Akan tetapi terhadap kewenangan Bawaslu tersebut hingga saat ini belum memiliki kekuatan yang final terutama terhadap putusannya dalam sengketa administratif dalam membatalkan calon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu dalam pemilihan kepada daerah yang sejalan dengan perwujudan electoral justice. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data primer dan data sekunder, dengan mengimpretasi hukum dengan pengambilan sample. Analisis yang digunakan adalah secara deduktif serta di simpulkan secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan atas dasar kewenangan dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa pemilu diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan pemilihan umum khususnya terhadap sengketa adminitratif. Secara umum wewenang Bawaslu yaitu untuk meminta informasi yang relevan dari pihak yang berkepentingan tentang cara menangani kecurangan pemilu. Bawaslu memiliki peran dan kewenangan utama untuk memproses laporan dan temuan pelanggaran pemilu di seluruh tahapan pemilu. Selanjutnya Bawaslu yang dilengkapi fungsi pengawasan berwenang melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu pada setiap tahapan-tahapan pemilu, termasuk pasca penetapan perolehan suara hingga tahap akhir. Dalam mewujudkan keadilan pemilu (electoral justice), kewenangan Baslu belum memiliki desain penyelesaian administrasi pemilihan dilakukan sehingga perlu dilakukan penataan kerangka hukum yang mengatur standar dan posedur yang jelas dan tegas. Prinsip keadilan pemilu (electoral justice) menjadi perspektif yang penting dalam proses penyelesaian sengketa administratif pemilu dan pilkada, dengan terwujudkanya keadilan pemilu yang mengedepan hak pilih bagi pemilih maka dapat juga menumbuhkan nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam pemilu. Kata Kunci: Bawaslu, Penyelenggaraan Admistrasi, Pilkada, Keadilan Pemilu The contestation in the implementation of the Regional Head Election is a mandate for a democratic country. The law gives duties and authority to the Election Supervisory Body (Bawaslu) in the supervision and enforcement of the Pilkada law, both administrative and criminal, in order to realize a direct, general, free, secret, honest and fair Pilkada in realizing electoral justice and regional elections (electoral justice). However, the authority of Bawaslu until now does not have final power, especially regarding its decision in administrative disputes in canceling candidates. The purpose of this study is to examine the authority of the Election Supervisory Body (Bawaslu) in resolving administrative violations of the Election in the election of regional heads in line with the realization of electoral justice. The research used is normative and empirical legal research, namely legal research that uses primary and secondary data sources, by interpreting the law by taking samples. The analysis used is deductive and concluded descriptively quantitatively. The results of this study indicate that the authority of the Election Supervisory Body (Bawaslu) in Resolving Administrative Election Violations in Regional Head Elections is implemented based on the authority to receive, examine, and decide on election disputes regulated in Article 95 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The law provides a legal basis for Bawaslu to resolve disputes in the implementation of general elections, especially regarding administrative disputes. In general, Bawaslu's authority is to request relevant information from interested parties on how to handle election fraud. Bawaslu has the main role and authority to process reports and findings of election violations at all stages of the election. Furthermore, Bawaslu, which is equipped with a supervisory function, has the authority to prevent and take action against election violations at every stage of the election, including after the determination of the vote acquisition to the final stage. In realizing electoral justice, the authority of Baslu does not yet have a design for resolving election administration, so it is necessary to organize a legal framework that regulates clear and firm standards and procedures. The principle of electoral justice is an important perspective in the process of resolving administrative disputes regarding elections and regional elections. By realizing electoral justice that prioritizes the right to vote for voters, it can also foster the values of justice, certainty and benefit in elections. Keywords: Bawaslu, Administrative Implementation, Regional Elections, Electoral Justice

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2308511302 . Digilib
Date Deposited:	04 Feb 2025 02:30
Terakhir diubah:	04 Feb 2025 02:30
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/81759

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir