PEMENUHAN HAK-HAK MASYARAKAT ATAS PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Willyam , Christian (2024) PEMENUHAN HAK-HAK MASYARAKAT ATAS PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Tera Computer.pdf Download (236Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL - Tera Computer.pdf Restricted to Hanya staf Download (2357Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN - Tera Computer.pdf Download (2041Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pemenuhan hak masyarakat merupakan pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 (H) ayat 1. Hak pelayanan Kesehatan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah menurunnya tingkat kesehatan masyarakat seperti, meningkatnya angka kematian bayi sesuai data statistik, penuhnya jumlah antrian pasien rujukan, dan ketidaklengkapan dokumen untuk berobat. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah upaya pemenuhan hak-hak masyarakat atas pelayanan kesehatan di Kota Bandar Lampung?. 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak-hak masyarakat atas pelayanan kesehatan di Kota Bandar Lampung?. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris. Cara pengumpulan menggunakan data primer secara langsung dari objek penelitian dan Data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan Studi Pustaka dengan cara menelaah dan mengutip literatur terkait, dan Studi Lapangan dengan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka, 1) Upaya pemenuhan hak kesehatan masyarakat oleh Dinas kesehatan bersama Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Bandar Lampung melaksanakan program seperti,Layanan Jaminan Kesehatan Nasional, Layanan Ambulance, Berobat, dan Mobil Jenazah Gratis, Penyelidikan Epidemiologi DBD, Fogging Focus, Skrinning dan Penyuluhan TB, Intervensi Gizi, dan Posbindu PTM. 2) Faktor pendukung yakni fasilitas kesehatan yang lengkap, BPJS, dan pengaksesan informasi secara online. Penghambatnya yakni ketidak tahuan masyarakat, ketidak lengkapan dokumen, dan tidak adanya tolak ukur lama proses rujukan. Hal tersebut mudah ditangani pemerin diadakan penyuluhan yang baik ke masyarakat dan pelayanan kesehatan gratis bagi yang tidak mampu. Kata Kunci : Hak, Pemenuhan hak masyarakat, Pelayanan Kesehatan Fulfilling people's rights is the implementation of obligations guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia article 28 (H) paragraph 1. The right to health services is specifically regulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health. Field problems that occurred in this research were the decline in the level of public health, such as increasing infant mortality rates according to statistical data, full queues of referral patients, and incomplete documents for treatment. The formulation of the research problem is 1) How are efforts to fulfill people's rights to health services in Bandar Lampung City? 2) What are the supporting and inhibiting factors in fulfilling people's rights to health services in Bandar Lampung City? The problem approach used is an empirical normative approach. The method of collecting uses primary data directly from the research object and secondary data obtained from various legal sources. Data collection was carried out using literature studies by reviewing and citing related literature, and field studies using interviews. Based on the results of the research and discussion, 1) Efforts to fulfill the public's right to health by the Health Service together with Hospitals and Community Health Centers in Bandar Lampung City are implementing programs such as, the Promise of National Health Insurance Services, Ambulance Services, Free Medical Treatment and Funeral Cars, Dengue Epidemiology Investigations, Fogging Focus, TB Screening and Counseling, Nutrition Intervention, and Posbindu PTM. 2) Supporting factors are complete health facilities, BPJS, and accessing information online. The obstacles are public ignorance, incomplete documents, and the absence of benchmarks for the length of the referral process. The government can easily handle this if there is good outreach to the community and free health services for those who cannot afford it. Keywords: Rights, Fulfillment of community rights, health services

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	. . Yulianti
Date Deposited:	03 Feb 2025 02:14
Terakhir diubah:	03 Feb 2025 02:14
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/81819

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir