PERAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA DALAM KASUS PELANGGARAN

Khadafi , Indrawan (2024) PERAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA DALAM KASUS PELANGGARAN. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Mahasiswa Unila.pdf Download (96Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL - Mahasiswa Unila.pdf Restricted to Hanya staf Download (1005Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN - Mahasiswa Unila.pdf Download (905Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang penting bagi kehidupan manusia. Pelayanan kesehatan mencakup hubungan antara dokter dan pasien, yang kadang kala berujung pada sengketa medis. Di Indonesia, peningkatan jumlah sengketa medis mencerminkan ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan. Peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia menjadi penting dalam menangani pelanggaran etika dan disiplin dokter. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimanakah peran Majelis Kehormatan sebagai Alat Penegakan Hukum dalam Kasus Pelanggaran Standar Profesional Dokter dan apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat terlaksananya peran Majelis Kehormatan? Metode penelitian yang digunakan yaitu metode normatif empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan kode etik kedokteran yang berlaku di Indonesia, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui studi kasus dan wawancara dengan anggota MKDKI serta pihak terkait lainnya. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi bagaimana MKDKI menjalankan perannya dalam menangani kasus pelanggaran. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pemerintah telah menetapkan undang-undang dan membentuk KKI, MKDKI, dan MKEK untuk melindungi hubungan dokter-pasien. Majelis ini menilai pelanggaran disiplin berdasarkan standar operasional dan profesi. Keefektifan Majelis dipengaruhi oleh regulasi, komitmen anggota, dukungan institusi, dan sumber daya. Hambatan seperti regulasi yang kurang memadai dan intervensi eksternal perlu diatasi melalui strategi revisi regulasi, peningkatan sumber daya, dan transparansi. Saran pada penelitian ini yaitu untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam penanganan kasus pelanggaran standar profesional dokter, Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia (MKDKI) perlu didukung dengan regulasi yang kuat dan dukungan institusi terkait. Penting juga membentuk MKDKI di setiap provinsi dan melakukan sosialisasi mengenai peran mereka, serta memastikan keputusan mereka sejalan dengan Kebijakan Kesehatan Indonesia (KKI). Kata Kunci : Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, Pelanggaran Standar Profesional, Etika Medis Health is an important basic need for human life. Healthcare includes the relationship between doctors and patients, which sometimes leads to medical disputes. In Indonesia, the increase in the number of medical disputes reflects dissatisfaction with health services. The role of the Honorary Council of Indonesia Medical Discipline is important in dealing with violations of ethics and medical discipline. The formulation of the problem in this study is what is the role of the Honorary Council as a Law Enforcement Tool in Cases of Violation of Doctors' Professional Standards and what are the supporting and inhibiting factors for the implementation of the role of the Honorary Council? The research method used is the empirical normative method. The normative approach is carried out by analyzing the laws and regulations and the medical code of ethics that apply in Indonesia, while the empirical approach is carried out through case studies and interviews with MKDKI members and other related parties. The data collected was analyzed to identify how MKDKI carried out its role in handling violation cases. The results of the research and discussion show that the Government has established laws and established KKI, MKDKI, and MKEK to protect the doctor- patient relationship. This panel assesses disciplinary violations based on operational and professional standards. The effectiveness of the Assembly is influenced by regulations, member commitment, institutional support, and resources. Obstacles such as inadequate regulation and external intervention need to be overcome through regulatory revision strategies, increased resources, and transparency. The suggestion in this study is to increase transparency and consistency in handling cases of violations of doctors' professional standards, the Indonesia Medical Honorary Council (MKDKI) needs to be supported by strong regulations and the support of related institutions. It is also important to establish MKDKI in each province and socialize their roles, as well as ensure that their decisions are in line with the Indonesia Health Policy (KKI). Keywords: Honorary Council of Indonesia Medical Discipline, Violation of Professional Standards, Medical Ethics

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited:	03 Feb 2025 06:48
Terakhir diubah:	03 Feb 2025 06:48
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/81874

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir