PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN KUHP NASIONAL

Muhammad , Abidzar Al-Ghifari (2025) PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN KUHP NASIONAL. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (228Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL TANPA LAMPIRAN.pdf Restricted to Hanya staf Download (3582Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3312Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

KUHP Nasional Indonesia membawa perubahan signifikan dalam penanganan perzinaan dengan memperluas definisi zina, tidak hanya mencakup hubungan seksual dalam ikatan perkawinan, tetapi juga hubungan seksual di luar nikah. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat nilai -nilai moral dan agama, serta melindungi hak-hak individu dan keluarga dari dampak negatif perzinaan. Kebijakan mengenai perluasan definisi zina berimplikasi pada perluasan perlindungan hukum terhadap tindakan perzinaan, memungkinkan orang tua dan anak untuk melaporkan kasus zina yang melibatkan individu yang belum menikah. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang potensi pelanggaran privasi dan kriminalisasi berlebihan. KUHP Nasional berupaya menyeimbangkan perlindungan hak asasi manusia dengan penegakan moralitas, meskipun tantangan dalam implementasinya perlu diantisipasi. Pengkategorian perzinaan sebagai delik aduan absolut menimbulkan perdebatan tentang efektivitas penegakan hukum dan potensi ketidakadilan bagi korban. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinaan di luar perkawinan berdasarkan KUHP Nasional dan bagaimana implikasi yuridis dari kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinaan di luar perkawinan berdasarkan KUHP Nasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dan didukung dengan pendekatan perbandingan (komparasi). Penelitian ini melibatkan narasumber penelitian yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Tinggi Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan pengolahan data melalui pengumpulan, klasifikasi, dan sistematisasi data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinaan di luar perkawinan berdasarkan KUHP Nasional diperlukan pembaharuan kebijakan hukum pidana pada tindakan perzinaan. Kebijakan terdahulu yang terdapat di dalam KUHP peninggalan Belanda sudah tidak relevan pada masyarakat Indonesia dan sudah tidak sesuai dengan nilai -nilai yang ada di Indonesia. Bersetubuh di luar perkawinan termasuk ke dalam etika yang tidak baik dan di Indonesia sendiri kental akan adat -istiadat dan norma agama. Oleh karena itu, tidak seharusnya ada persetubuhan di luar pernikahan yang sah di Indonesia. Pengaturan perzinaan dalam KUHP Nasional telah mengatur hal yang benar dan tidak bertentangan dengan konstitusi, yaitu UUD 1945. Implikasi yuridis dari kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinaan di luar perkawinan berdasarkan KUHP Nasional juga mengalami perubahan yang signifikan. Mulai dari adanya perluasan subjek hukum yang di atur, perluasan pihak yang dapat melakukan pengaduan, serta pidana penjara yang mengalami perubahan. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan Rancangan Peraturan Pelaksanaan (RPP) untuk mengatur mekanisme akibat perluasan rumusan perzinaan pada KUHP Nasional. Delik aduan absolut masih menjadi delik yang diterapkan dalam rumusan perzinaan di dalam KUHP Nasional. Saran dalam penelitian ini adalah mengingat bahwasannya akan adanya pergeseran penggunaan KUHP, maka pemerintah harus melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap KUHP Nasional tentang implementasi nantinya dan implikasi yang ditimbulkan terutama terkait dengan delik perzinaan. Hal ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perubahan hukum dan implikasinya. Penegakan hukum terhadap delik perzinaan harus dilakukan secara adil, tidak diskriminatif, dan menghormati hak asasi manusia dan perumusan Rancangan Peraturan Pelaksanaan (RPP) harus sesuai supaya implementasinya tidak menyimpang serta mempersiapkan aparat penegak hukum dalam mengahadapi perubahan. Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Perzinaan, KUHP Nasional The Indonesian National Criminal Code brought significant changes in the handling of adultery by expanding the definition of adultery, not only to include sexual relations in marital bonds, but also sexual relations outside of marriage. These changes aim to strengthen moral and religious values, as well as protect the rights of individuals and families from the negative effects of adultery. The policy on expanding the definition of zina has implications for expanding legal protection against adultery, allowing parents and children to report cases of adultery involving unmarried individuals. However, it also raises questions about potential privacy violations and over-criminalization. The National Criminal Code seeks to balance the protection of human rights with the enforcement of morality, although challenges in its implementation need to be anticipated. The categorization of adultery as an absolute complaint raises debates about the effectiveness of law enforcement and the potential for injustice for victims. The formulation of the problem from this study is how the criminal law policy on the crime of adultery outside marriage based on the National Criminal Code and what are the juridical implications of the criminal law policy on the crime of adultery outsi de marriage based on the National Criminal Code. This research is a normative juridical and empirical juridical research and is supported by a comparative approach. This research involved research resource persons, namely Judges at the Tanjung Karang District Court, the Lampung High Prosecutor's Office and Lecturers in the Criminal Law Section. The method of data collection is through literature studies and field studies with data processing through data collection, classification, and systematization. The data analysis used is qualitative analysis. The results of the research and discussion show that the criminal law policy on the crime of adultery outside marriage based on the National Criminal Code requires the renewal of the criminal law policy on the act of adultery. The previous policy contained in the Dutch Heritage Criminal Code is no longer relevant to Indonesian society and is no longer in accordance with the values that exist in Indonesia. Having sex outside of marriage is included in bad ethics and in Indonesia itself is thick with religious customs and norms. Therefore, there should be no intercourse outside of legal marriage in Indonesia. The regulation of adultery in the National Criminal Code has regulated the right thing and does not contradict the constitution, namely the 1945 Constitution. The juridical implications of criminal law policies on the crime of adultery outside marriage based on the National Criminal Code have also undergone significant changes. Starting from the expansion of the legal subjects that are regulated, the expansion of parties who can make complaints, and prison sentences that have changed. In its implementation, a Draft Implementation Regulation (RPP) is needed to regulate the mechanism due to the expansion of the adultery formula in the National Criminal Code. The absolute complaint is still a delicacy that is applied in the formulation of adultery in the National Criminal Code. The suggestion in this study is that considering that there will be a shift in the use of the Criminal Code, the government must socialize and educate the National Criminal Code about its implementation later and the implications it causes, especially related to adultery offenses. This is important to improve public understanding of the changes in the law and its implications. Law enforcement against adultery offenses must be carried out fairly, non-discriminatory, and respectful of human rights and the formulation of the Draft Implementation Regulation (RPP) must be appropriate so that its implementation does not deviate and prepares law enforcement officials in facing changes. Keywords: Criminal Law Policy, Adultery, National Criminal Code

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308682278 . Digilib
Date Deposited:	04 Feb 2025 07:49
Terakhir diubah:	04 Feb 2025 07:49
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/81954

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir