Aulia , Affifah (2025) KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENURUNKAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (156Kb) | Preview |
|
![]() |
File PDF
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1399Kb) | Minta salinan |
|
|
File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1182Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Pengangguran yang terjadi di Kota Bandar Lampung merupakan masalah dari pemerintah karena hal tersebut berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja serta ketersediaan lapangan pekerjaan untuk kesejahteraan masyarakat. Pengangguran terbuka adalah keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja aktif tidak memiliki pekerjaan, tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengurus pemerintah dibidang ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran khususnya pengangguran terbuka dan untuk mengetahui faktor penghambat Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan cara meneliti data primer atau kajian bekerjanya hukum dalam masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengelolaan data dilakukan dengaan cara seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka yaitu dengan cara memperbaiki sistem pendidikan, terutama sistem pendidikan vokasi, melakukan upaya memasifkan website siap kerja, dan mengusulkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK). Faktor penghambat Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka mencakup ketidakcocokan keterampilan, rendahnya permintaan kerja, sumber daya manusia pada dinas terkait, kondisi ekonomi, minimnya pengalaman, dan belum tersedianya balai latihan kerja. Kata Kunci : Pengangguran Terbuka, Kebijakan, Tenaga Kerja Unemployment occurring in the city of Bandar Lampung is a government issue because it relates to labor absorption and the availability of job opportunities for the welfare of the community. Open unemployment is a condition where an individual who is part of the active workforce does not have a job but is actively seeking employment. Based on the Regional Regulation of Bandar Lampung City Number 17 of 2023 concerning the Formation and Composition of Regional Devices of Bandar Lampung City, the Manpower and Transmigration Office is the Regional Device assigned to manage government affairs in the field of employment. This research aims to understand the policies of the Bandar Lampung City Government in efforts to reduce the unemployment rate, particularly open unemployment, and to identify the obstacles faced by the Bandar Lampung City Government in its efforts to reduce open unemployment. This research uses the empirical juridical legal research method, which is an approach by examining primary data or studying the functioning of law in society. The data used are primary and secondary data, and data collection was conducted using literature study and field study. Data management is carried out through data selection, data classification, and data arrangement. The results of this study indicate that the policy of the Bandar Lampung City Government in reducing the Open Unemployment Rate is through improving the education system, especially the vocational education system, making efforts to intensify the job readiness website, and proposing the construction of a Vocational Training Center (BLK). The inhibiting factors for the Bandar Lampung City Government in reducing the Open Unemployment Rate include skill mismatches, low job demand, human resources in related departments, economic conditions, lack of experience, and the unavailability of vocational training centers. Keywords: Open Unemployment, Policy, Workforce
Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
Pengguna Deposit: | 2308965924 . Digilib |
Date Deposited: | 05 Feb 2025 02:53 |
Terakhir diubah: | 05 Feb 2025 02:53 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/82055 |
Actions (login required)
![]() |
Lihat Karya Akhir |