PENANGANAN DAN KENDALA BAWASLU DALAM MENGATASI PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Kasus Bawaslu Provinsi Lampung)

Nurlaili , Zahra Fajriyah (2024) PENANGANAN DAN KENDALA BAWASLU DALAM MENGATASI PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Kasus Bawaslu Provinsi Lampung). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - ABSTRACT - Nurlaili Zahra.pdf Download (20Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL - Nurlaili Zahra.pdf Restricted to Hanya staf Download (2492Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. TANPA PEMBAHASAN - Nurlaili Zahra.pdf Download (2283Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan dan kendala yang dihadapi Bawaslu dalam mengatasi pelanggaran pemilihan umum tahun 2024 di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif dengan melibatkan 5 (lima) orang informan yang terdiri atas 3 (tiga) orang dari Bawaslu, 1 (satu) orang dari KPU, dan 1 (satu) orang dari media Lampung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan yang digunakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam menangani pelanggaran pemilu yaitu diklasifikasi sesuai dengan jenis pelanggarannya antara lain, pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran kode etik. Pada saat menangani pelanggaran pemilu, Bawaslu dihadapi oleh beberapa kendala yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kendala aspek normatif dan kendala aspek teknis. Kendala aspek normatif adalah kendala yang berkaitan dengan norma dan kebijakan yang berlaku yaitu meliputi keterbatasan wewenang, peraturan yang tidak jelas atau tumpeng tindih, prosedur yang rumit dan panjang, serta intervensi atau tekanan politik. Sedangkan kendala aspek teknis adalah kendala yang berkaitan dengan tata cara dalam pelaksanaannya yaitu meliputi keterbatasan SDM, teknologi dan infratstruktur, logistic dan peralatan, proses pelaporan dan pengumpulan bukti, koordinasi antar lembaga, serta anggaran yang dibutuhkan. Kata Kunci : Bawaslu, Pemilu, Pelanggaran, Penanganan, Kendala This research aims to determine the handling and obstacles faced by Bawaslu in overcoming violations in the 2024 general election in Lampung Province. This research used a qualitative descriptive approach involving 5 (five) informants consisting of 3 (three) people from Bawaslu, 1 (one) person from the KPU, and 1 (one) person from the Lampung media. The results of this research show that the handling used by the Lampung Province Bawaslu in handling election violations is classified according to the type of violation, including administrative violations, criminal violations and code of ethics violations. When handling election violations, Bawaslu faced several obstacles which were divided into 2 (two), namely normative aspects and technical aspects. Normative aspect constraints are constraints related to applicable norms and policies, which include limited authority, unclear or overlapping regulations, complex and lengthy procedures, as well as political intervention or pressure. Meanwhile, technical aspect constraints are obstacles related to implementation procedures, including limited human resources, technology and infrastructure, logistics and equipment, reporting processes and evidence collection, coordination between institutions, and the required budget. Keywords: Bawaslu, Election, Violations, Handling, Obstacles

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 301 Sosiologi dan antropologi
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Sosiologi
Pengguna Deposit:	. . Yulianti
Date Deposited:	05 Feb 2025 08:17
Terakhir diubah:	05 Feb 2025 08:17
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/82220

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir