ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI PIDANA MATI ANTARA KUHP WVS DENGAN KUHP NASIONAL

WANDA , IRAWAN (2024) ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI PIDANA MATI ANTARA KUHP WVS DENGAN KUHP NASIONAL. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Mahasiswa Unila.pdf Download (88Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL - Mahasiswa Unila.pdf Restricted to Hanya staf Download (1664Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Mahasiswa Unila.pdf Download (1620Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Lahirnya KUHP Nasional didorong oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan perubahan dan penggantian KUHP Wvs (Wetbook van Strafrecht) sebagai produk hukum pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, terutama dalam hal sanksi pidana mati. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perbandingan antara pengaturan sanksi pidana mati dalam KUHP Wvs dengan KUHP nasional. Penelitian ini relevan mengingat pengaturan mengenai pidana mati menjadi isu kontroversial dalam sistem peradilan pidana. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Apa pengaturan sanksi pidana mati antara KUHP Wvs dengan KUHP Nasional, Bagaimana analisis perbandingan pengaturan sanksi pidana mati antara KUHP Wvs dengan KUHP Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan perbandingan normatif untuk menganalisis dan membandingkan ketentuan pidana mati dalam KUHP Wvs dengan KUHP nasional yang berlaku saat ini. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan Akademisi Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sementara data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHP Wvs, Pidana Mati diatur dalam Pasal 10 sebagai pidana pokok, sedangkan dalam KUHP Nasional diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 98-102 KUHP Nasional. Perbedaan antara KUHP Wvs dan KUHP nasional terletak pada aspek filosofis, jenis sanksi pidana, kebijakan hukum pemberlakuan pidana mati, penundaan pelaksanaan pidana mati, eksekusi pidana mati, dan grasi terhadap terpidana mati. Saran yang diusulkan dalam penelitian ini adalah perlunya aturan turunan yang jelas dan tegas dalam Pasal 100 dan Pasal 101 KUHP Nasional untuk memastikan kepastian hukum. Selain itu, diperlukan peraturan baru atau revisi peraturan yang ada untuk mengatur batas waktu penundaan eksekusi bagi terpidana mati. Kata Kunci: Pidana Mati, Perbandingan, Pembaharuan, KUHP The birth of the National Criminal Code was driven by national needs and demands to make changes and replace the Wvs (Wetbook van Strafrecht) Criminal Code as a legal product of the Dutch East Indies colonial administration, especially in terms of death penalty sanctions. The purpose of this study is to analyze the comparison between the regulation of death penalty sanctions in the Wvs Criminal Code with the national Criminal Code. This research is relevant considering that the regulation of the death penalty is a controversial issue in the criminal justice system. The formulation of the problem discussed in this study is: What are the death penalty sanctions arrangements between the Wvs Criminal Code and the National Criminal Code, How is the comparative analysis of death penalty sanctions arrangements between the Wvs Criminal Code and the National Criminal Code. The research method used is literature research with a normative comparative approach to analyze and compare the death penalty provisions in the Wvs Criminal Code with the current national Criminal Code. Primary data sources were obtained through interviews with Academics of the Criminal Section of the Faculty of Law, University of Lampung, while secondary data were obtained from literature studies. The results showed that in the Wvs Criminal Code, the Death Penalty is regulated in Article 10 as the principal crime, while in the National Criminal Code it is regulated in Article 67 and Articles 98-102 of the National Criminal Code. The difference between the Wvs Criminal Code and the national Criminal Code lies in philosophical aspects, types of criminal sanctions, legal policies for the imposition of the death penalty, postponement of the execution of the death penalty, execution of the death penalty, and clemency of death row prisoners. The suggestion proposed in this study is the need for clear and firm derivative rules in Article 100 and Article 101 of the National Criminal Code to ensure legalcertainty. In addition, new regulations or revisions to existing regulations are needed to regulate the time limit for deferred execution for death row prisoners. Keywords: death penalty, comparison, renewal, criminal code

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited:	05 Feb 2025 08:46
Terakhir diubah:	05 Feb 2025 08:46
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/82250

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir