Tri Wahyu Agus Pratekta, 1322011097 (2015) PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 (Studi pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung). Other thesis, Universitas Lampung.
|
File PDF
ABSTRACT.pdf Download (7Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (8Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DALAM.pdf Download (22Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DEPAN.pdf Download (28Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (8Kb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR MENGESAHKAN.pdf Download (4Mb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR MENYETUJUI.pdf Download (4Mb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (2984Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MOTO.pdf Download (5Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf Download (56Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (5Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SAN WACANA.pdf Download (55Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (215Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (339Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
BAB III.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (357Kb) |
|
|
File PDF
BAB IV.pdf Download (88Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (187Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRAK Penegakan hukum terhadap tindak Pidana Pemilu Legislatif 2014 seharusnya dapat dilaksanakan secara optimal, tetapi pada kenyataannya dari 41 laporan masuk, hanya 5 perkara memenuhi unsur tindak pidana Pemilu dan telah disidangkan. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam praktik penegakan hukum tindak pidana Pemilu. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah praktik penegakan hukum perkara tindak pidana Pemilu Legislatif oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung? (2) Mengapa terjadi hambatan dalam praktik penegakan hukum perkara tindak pidana Pemilu Legislatif oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu Legislatif dilaksanakan oleh oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Panwaslu yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu 2014, dengan menyesuaikan pada sistem peradilan pidana sebagaimana diatur secara umum dalam KUHAP, meliputi penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan dan putusan pidana oleh Pengadilan. Pengaturan dan pengecualian secara khusus hukum beracara untuk menyelesaikan tindak pidana Pemilu diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sesuai dengan sifatnya yang cepat, maka proses penyelesaian pelanggaran pidana Pemilu paling lama 67 hari sejak terjadinya pelanggaran sampai dengan pelaksanaan putusan oleh jaksa. (2) Hambatan dalam praktik penegakan hukum perkara tindak pidana Pemilu Legislatif adalah: a) faktor substansi hukum, yaitu adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang memberikan waktu terbatas kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan penanganan terhadap tindak Pemilu Legislatif, b) Faktor aparat penegak hukum, yaitu Jaksa Penuntut Umum yang mengalami kesulitan dalam menghadirkan terdakwa atau saksi ke depan persidangan dan kurangnya koordinasi antara subsistem peradilan pidana dengan institusi terkait seperti KPU dan Bawaslu. c) Faktor Sarana dan Prasarana, yaitu tidak adanya alokasi dana khusus dalam penanganan perkara pidana Pemilu dan keterbatasan waktu penganganan perkara Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) Kepada Panwaslu, KPU, Kepolisian, Kejaksaan dan Majelis Hakim serta semua pihak yang berkepentingan di dalam Pemilu perlu meningkatkan kerja sama serta sosialisasi. (2) Upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum tindak pidana Pemilu dapat ditempuh dengan penyelenggaran acara pemeriksaan biasa untuk kategori pelanggaran pemilu dan acara pemeriksaan cepat untuk tindak pidana pemilu. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pemilu Legislatif ABSTRACT Law enforcement against criminal acts of legislative elections in 2014 should be implemented optimally, but the fact of the 41 reports come in, only 5 cases meet the elements of the crime of elections and have been tried. This indicates the presence of obstacles in the practice of law enforcement criminal offense elections. The problem of this research are: (1) How does the practice of law enforcement criminal assault legislative elections by the State Attorney Bandar Lampung? (2) Why the obstacles in the practice of law enforcement criminal assault legislative elections by the State Attorney Bandar Lampung? This study uses normative juridical and empirical jurisdiction. This type of data consists of primary data and secondary data. Data were collected through library research and field study, then analyzed qualitatively. Research results and discussion indicate: (1) The practice of law enforcement against criminal acts carried out by the legislative elections by the police, judiciary and the Election Supervisory Committee incorporated in the Integrated Law Enforcement Center 2014 election, by adjusting the criminal justice system as set forth in general in the Criminal Code , covering investigation by police, prosecution by the Attorney and criminal decisions by the Court. Arrangements and specific exemptions legal proceedings to resolve crimes governed by the Election Act No. 8 of 2012 on the Election of Members of Parliament, Council and Parliament. By their very nature are fast, then the process of settlement of a criminal offense Election longest 67 days of the offense up to the implementation of the decision by the prosecutor. (2) Barriers in law enforcement practices criminal assault legislative elections are: a) the legal substance of factors, namely the provisions of Law No. 8 of 2012, which provides time-limited to law enforcement officials to complete treatment to follow legislative elections, b) Factor law enforcement officers, namely the Public Prosecutor who have difficulty in bringing the accused or a witness to the court hearing and the lack of coordination between the criminal justice subsystems with relevant institutions such as the Commission and Monitoring Council. c) Factors Infrastructures, namely the lack of allocation of funds specialized in handling criminal cases Elections and handling of time constraints case Suggestions put forward in this study were: (1) To the Election Supervisory Committee, the Commission, police, prosecutors and the judges as well as all interested parties in the elections need to improve cooperation and socialization. (2) Efforts to improve the effectiveness and efficiency of law enforcement General Election crime can be reached by organizing regular inspection program for the category of election violations and rapid investigation for criminal election. Keywords: Law Enforcement, Crime, Legislative Election
| Jenis Karya Akhir: | Tesis (Other) |
|---|---|
| Subyek: | > > Hukum Perdata > > Hukum Pidana |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Magister Hukum S2 |
| Pengguna Deposit: | 1006421 . Digilib |
| Date Deposited: | 13 Apr 2015 07:19 |
| Terakhir diubah: | 13 Apr 2015 07:19 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/8229 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
